• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Partai Demokrat Menolak Tegas Upaya Pelemahan KPK

17 September
16:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Revisi RUU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (17/9/2019).  

Pada Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR/MPR RI, fraksi partai Demokrat yang sebelumnya dikatakan belum dapat memberikan keputusan terkait dengan revisi RUU tersebut.

Diwakili oleh Erma Suryani Ranik, Partai Demokrat menyampaikan beberapa pandangan dan catatan mengenai revisi Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dengan catatan tidak ada unsur pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi dan pelemahan terhadap KPK.

“Pertama, fraksi partai demokrat berpandangan bahwa peran dan tugas penegakkan hukum  yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK harus proper, terukur, transparan, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu, dijalankan secara professional dan akuntable,” ujar Erma. 

Dalam pandangannya, fraksi partai demokrat mendorong dan mendukung sinergi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum pemberantasan korupsi. 

“Fraksi partai demokrat konsisten dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh segenap aparat penegak hukum baik dikepolisian, kejaksaan maupun di KPK,” tegas Erma

“Fraksi partai demokrat menolak dengan tegas setiap upaya pelemahan terhadap KPK dalam bentuk apapun,” tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00