• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Tanggap Bencana

Presiden 'Semprot' Pejabat Soal Karhutla, Berkuasa Tanpa Inisiatif

17 September
01:16 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, langkah pencegahan dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah daerah, jajaran, serta seluruh aparatur berikut stakeholder di wilayah terkait. Terlebih kebakaran lahan gambut seperti yang dialami Provinsi Riau sudah bertahun-tahun kerap dialami, dan sangat sulit ditangani.

Atas pertimbangan itu, Presiden Jokowi lantas mempertanyakan peran Gubernur yang memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, yakni Bupati, Wali Kota, Camat, sampai Kepala Desa. Kemudian dari jajaran TNI di Provinsi, mulai Kodam, yang juga punya perangkat mulai Korem, Kodim, Koramil, sampai Babinsa, semuanya tersedia. Bahkan untuk Polri, Polda punya jajaran dari Polres, Polsek, sampai Babinkamtibmas. Semua itu sebenarnya bisa digerakkan dengan satu perintah Kepala Daerah.

Kemudian ada lagi BNPB, BPBD, Aparatur Kehutanan, tapi kenapa dari semua yang ada di daerah seolah-olah tak satupun bisa mendeteksi titik api mulai dari muncul hanya satu dan dua saja. Itu artinya semua perangkat yang ada tidak diaktifkan secara baik dan benar. 

"Jika infrastruktur atau aparatur (lengkap) ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api pasti sudah ketahuan lebih dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api. Dan hal itu sudah saya ingatkan berkali-kali,” tegas Kepala Negara saat Rapat Terbatas (Ratas) penanggulangan Karhutla di Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (16/9/2019) malam.

BACA JUGA: Akhirnya Didapati Karhutla Ulah Manusia, Pemerintah Siap Tegas dan Keras

Dengan gemas Presiden kembali mengingatkan, bahwa yang dihadapi bukan lagi kebakaran hutan, melainkan lahan dan gambut, dimana semua orang di daerah bersangkutan memahami  sulitnya memadamkan api di lahan seperti itu. Berapa juta liter air yang disiapkan tetap tak bisa serta merta memadamkan lahan gambut yang terbakar.

"Jadi kuncinya ada di pencegahan. Jangan sampai membiarkan titik api satu pun muncul," ujar Kepala Negara.

Presiden lantas meminta pembuatan hujan buat yang sebenarnya sudah diinstruksikannya sejak Jumat, 13 September 2019 lalu segera dilakukan bahkan dengan intensitas yang jauh lebih besar. Instruksi tersebut menurutnya sudah jelas disampaikan kepada Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Disamping itu, penambahan pasukan darat untuk penanganan juga sudah diperintahkan agar dimobilisasi sejak jauh-jauh hari.

Meski demikian, sebesar apapun rancangan upaya dari Pemerintah Pusat, seperti pengalaman tahun-tahun sebelumnya perihal Karhutla di Indonesia, jika tidak didukung Pemerintah Daerah setempat, masalah bakal sulit selesai.

Ratas Penanganan Karhutla Provinsi Riau dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Thajanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,  Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita, Kepala BPPT Hamman Riza, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Rokan Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Kampar, Bupati Kuantan Singigi, Bupati Pelalawan, Bupati Siak, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Wakil Wali Kota Pekanbaru, dan Wali Kota Dumai.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00