• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Kemendag Bantah Hilangkan Aturan Sertifikasi Halal untuk Daging Impor

16 September
22:47 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah telah menghilangkan aturan terkait sertifikasi halal dalam Permendag Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Kepala Biro Humas Kemendag Fajarini Puntodewi menegaskan, Permendag 29/2019 sama sekali tidak menghilangkan aturan tentang sertifikasi halal. Justru mereka mewajibkan serifikasi halal pada setiap hewan maupun produk hewan impor.

"Yang pertama, harus dipahami bahwa di Permendag nomor 29 itu tetap diwajibkan produk hewan yang masuk itu bersertifikat halal. Itu tetap diwajibkan," tegasnya saat berbincang dengan Pro3 Radio Republik Indonesia, Senin (16/9/2019).

Menurut dia, telah terjadi kesimpangsiuran informasi di publik. Yang mana tidak sedikit masyarakat yang mengira aturan ini tak mewajibkan impor hewan dan produk hewan berlabel halal. 

Kondisi itu terjadi karena mereka membandingkan aturan dalam Permendag 29/2019 dengan aturan yang lama, Permendag Nomor 59 Tahun 2016 yang mewajiban label halal. 

Namun demikian, ada kesalahan dalam penafsiran. Sebab aturan yang lama mengatur tentang hewan dan produk hewan impor saat beredar, sementara aturan baru mengatur justru mewajibkan semua hewan dan produk hewan impor untuk dilabeli halal saat hendak masuk ke dalam negeri.

"Kalau di Permendag 59 itu, pengaturannya kalau saya tidak salah, itu setelah barang itu beredar di pasar Indonesia harus dikasih sertifikasi halal. Kita memang khusus untuk mengatur pemasukannya (pada Permendag 29/ 2019). Jadi dengan rekomendasi itu sudah halal otomatis itu," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, label halal atas hewan dan produk hewan  yang masuk dari luar negeri itu hanya bisa dilakukan oleh otoritas Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalkan yang bekerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dari negara asal.

"Untuk mendapatkan label halal MUI, berarti antara MUI dengan lembaga halal di negara sana itu sudah ada mutual recommendation. Yang menjamin itu bukan Kementerian Perdagangan. Kita tidak punya instrumen untuk melihat bahwa produk itu bagaima prosedur halalnya. Tapi MUI misalnya yang mengakui, sehingga produknya bisa diterima masuk ke Indonesia," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00