• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPR Sahkan UU MD3, Pimpinan MPR Jadi 10 Pimpinan

16 September
17:31 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi Undang-undang. 

Proses persetujuan diambil melalui rapat paripurna ke-VIII tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Salah satu poin revisi strategis dalam RUU itu adalah menambah kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai jumlah fraksi yang duduk di parlemen. 

"Apakah disetujui disahkannya UU MPR, DPR, DPD dan DPRD ini," kata Pimpinan sidang Fahri Hamzah, yang disambut anggota DPR RI sidang paripurna dengan kata setuju dengan serentak, "setuju".

Seperti diketahui, jumlah fraksi yang akan duduk di parlemen pada periode 2019-2024 berjumlah sepuluh. Oleh karena itu, jumlah pimpinan MPR nantinya akan berjumlah 10 orang.

Hal itu tertuang di revisi pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 berikut penjelasannya. Pasal itu mengatur pimpinan MPR periode 2019-2024 representasi dari jumlah fraksi di DPR dan perwakilan DPD.

DPR periode 2019-2024 terdiri dari sembilan fraksi, antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi NasDem, Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat. Satu kursi lain diperuntukkan bagi wakil dari DPD.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengucapkan apresiasi sekaligus berterima kasih atas disahkannya RUU MD3 menjadi UU oleh DPR.

Ia beralasan bahwa tujuan direvisinya UU MD3 semata-mata untuk mewujudkan lembaga MPR yang lebih demokratis, efektif dan akuntabel dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00