• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Mantan Pimpinan KPK: Sebaiknya Revisi UU KPK Ditunda

16 September
15:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dukungan terus mengalir kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, atas serangan pelemahan KPK yang saat ini terjadi, mulai dari Pimpinan KPK yang dipilih diduga melanggar kode etik, hingga rencana revisi UU KPK yang justru dianggap melemahkan KPK. Kali ini dukungan datang dari mantan Pimpinan KPK pada periode sebelumnya.

Pimpinan KPK jilid satu (1) Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan jika sebaiknya revisi UU KPK dibahas bersama antara KPK, DPR, dan Pemerintah sehingga nantinya hasil revisi yang ditetapkan untuk memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi kedepan.

"Soal RUU KPK tentunya  kami berharap pada pembahasan dari pimpinan KPK sendiri tentunya dan KPK juga tidak serta merta menolak revisi semua sepakat tapi tentu ada pembahasan karena itu kalau maih mungkin ada pembahasan secara cermat dan objektif dalam rangka memperkuat KPK dalam rangka pemberantasan korupsi kedepan," kata Tumpak di gedung KPK, Senin (16/9/2019).

Mantan ketua KPK Taufiequrachman Ruki jilid satu, juga meminta kepada Presiden, Menteri, dan DPR yang terlibat dalam perumusan RUU KPK dan Pansus untuk jangan terburu-buru dalam proses pembahasannya. Menurutnya harus ada perbincangan antar seluruh lembaga termasuk KPK dalam proses pembahasan rencana revisi UU KPK.

"Melalui forum ini mudah-mudahan Presiden dan para Menteri yang terlibat dalam perumusna RUU KPK para anggota DPR yang terlibat dalam pansus mendengar bahwa kami berharap pembahasan itu jangan terburu-buru diperbanyak menyerap aspirasi menyerap pendapat lainnya. Saya pribadi berpendapat kok terburu-terburu sekali dan tergesa-gesa, oleh karena itu jangan kita menyesal lagi akibat tergesa dan keterutupan ini mudah-mudahan ini didengar Presiden dan DPR," kata Ruki.

Erry Riyana Hardjapamekas, selaki Pimpinan pada jilid satu jika kehadirnya di gedung KPK hari ini bukan mendukung perseorangan atau kelompok, melainakn mendukung pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK.

"Jadi untuk diketahui saya hadir diri tidak mendukung membela perseorang atau kelompok yang kami dukung pemberantasan korupsi dan eksistensi KPK. Apapun yang dikatakan orang eksitensi KPK harus  dipertahankan dan diperkuat ini jadi bagian pemberantasan korupsi kita. Seandainya pun harus ditepatkan pembahasan itu ya tentu harus mempertimbangkan hal-hal lain juga itu yang kami harapkan, kami tetap menghimbau pimpinan yang sekarang kalau memang kami layak dianggap narsum kami juga siap kapan saja dipanggil Presiden dan kami sudah merumuskan apa yang ada dipikiran kami," lanjut Erry.

Senada dengan 3 Pimpinan KPK jilid 1, Chandra M. Hamzah juga menyatakan jika pembahasan rencana revisi UU KPK jangan terburu-buru.

"Pemberantas korupsi tidak boleh berhenti karena tidak negara yang maju yang tingkat korupsinya tinggi jadi ini komitmen kita bersama. Pembahasan yang mengenai tugas yang menurut kami penting ini jangan terburu-buru karena pontesi memuncukan hal yang tidak baik. Perlu dengan tenang dan objektif," kata Hamzah.

Dalam Rapat paripurna DPR pada 3 September 2019 telah disetujui usulan revisi UU yang diusulkan Badan Legislatif (Baleg) DPR, yaitu usulan Perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Menanggapi hal tersebut lalu Presiden lalu menandatangani surat presiden (surpres) revisi UU KPK tersebut pada 11 September 2019 tahun 2019 meski dirinya punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

DPR dan pemerintah lalu mempercepat pembahasan revisi UU KPK Nomor 30/2002 agar dapat selesai pada 23 September 2019, sebelum masa jabatan anggota DPR periode saat ini selesai.

Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelumnya juga menegaskan tidak memerlukan masukan masyarakat maupun KPK dalam pembahasan RUU KPK tersebut.

Badan Legislasi (Baleg) DPR juga sudah melakukan rapat dengan Menkumham Yasonna H Laoly pada Kamis (12/9) malam terkait rencana Revisi UU KPK. Selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan di panitia kerja (panja).

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00