• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Fahri Hamzah: Revisi UU KPK Sudah Masuk 2010!

16 September
15:14 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membantah pandangan berbagai pihak yang mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK) dilakukan secara tergesa-gesa. Sebab menurut dia, pembahasan mengenai revisi UU tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2010 yang lalu.

"Usulan revisi UU KPK sejak tahun 2010, sudah dimasukkan," tegasnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Dijelaskannya, pembahasan revisi UU KPK tersebut sesungguhnya dilakukan oleh Komisi III DPR RI sejak periode ke dua perintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada tahun 2015, ketika dimasukkan sebagai usulan DPR, terjadilah tarik ulur karena adanya penolakan publik yang sedemikian dahsyat. Namun, sebagai rancangan undang-undang, revisi itu tidak pernah mundur, tetap ada di program legislasi nasional (Prolegnas).

"Jadi ini termasuk UU yang pembahasannya paling sering. Maka kalau yang bilang ujug-ujug, berarti dia gak paham, karena ini sudah masuk 10 tahun terkakhir. Dan memang  banyak masalah, masa ada UU gak boleh berubah," jelas Fahri.

Lebih lanjut Fahri meminta semua pihak untuk mengukur kinerja KPK dengan baik, sebab KPK tidak hanya bertugas menangkap orang yang salah. Tapi juga melihat kinerja pencegahan, supervisi, koordinasi dan kontrol. 

"UU tentang KPK seperti dokter di masa transisi. Yang mengoperate KPK saat ini kan kurang berpikirannya kesitu, penyidik-penyidik yang main otot aja kerjanya. Itulah yang merusak KPK. Padahal KPK ini kerjanya supervisi, koordinasi, monitoring," jelas Fahri.

Fahri pun mengkritisi KPK yang telah berusia 17 tahun, namun masih banyak "pasien" yang harus mereka tangani.

"Karena motif dagang, lebih banyak pasien dianggap lebih bagus. Ya  salah dong. Orang kerjanya itu seperti dokter, dokter zaman dulu memang feodal, cuma nyuntik, tapi dokter zaman sekarang nasehati, jadi pasiennya nggak datang-datang. Nggak benar dong kalau dokternya itu ngasih nasihat atau ngasih obat yang orang itu nggak sembuh-sembuh, lalu datang terus. Makin banyak yang datang, dokternya tambah duit, ya nggak bener itu, nggak benar. 17 tahun, UU ini harusnya udah nggak ada korupsi," demikian Fahri. (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00