• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mendag Enggartiaso : Indonesia Banyak Hadapi Sengketa di WTO

15 September
19:51 2019
0 Votes (0)

KBRN, Cimahi : Kementrian Perdagangan RI berkomitmen untuk terus mengintegrasikan perdagangan dan investasi, ditengah kondisi ekonomi dunia saat ini.

“Keselarasan peraturan terkait perdagangan dan investasi harus sesuai dengan prinsip-prinsip Good Regulatory Practices(GPRs),” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiaso Lukita kepada wartawan, usai memimpin dialog Kebijakan Tingkat Tinggi tentang Tindakan Non Tarif dan Pratik Penetapan Peraturan Yang Baik, di Hotel El Royale Jalan Merdeka Kota Bandung (15/9/2019).

Dialog kebijakan itu kata Enggar, diselenggarakan dengan melibatkan narasumber dari World Trade Organization(WTO) guna membekali para pejabat eselon I dan II dilingkungan Kementrian Perdagangan, guna membangun keselarasan peraturan yang menyangkut perdagangan dan investasi dengan aturan perdagangan internasional.

“Selama ini banyak sekali sengketa yang kita  hadapi di WTO. Indonesia bahkan menjadi yang terbanyak di Asean. Kita ada kesepakatan dengan WTO, Indonesia adalah salah satu founder. Sehingga peraturan yang kita keluarkan harus mengacu, atau bertentangan gak dengan pasar bebas yang sudah kita sepakati,” ujarnya.

Menurut Menteri, bila Indonesia tidak masuk ke WTO, maka Indonesia akan menjadi negara yang terkucil. “Kita jangan mau minta aja, tetapi tidak mau memberi. Pasti ekonomi kita akan hancur. Jadi gak usah ditanyakan lagi kenapa kiya ikut di WTO atau kita tidak ikut dalam era perdagangan bebas ini,”imbuhnya.

Enggar menyebutkan, dari tahun 1995 hingga kita ada 63 kasus perselisihan yang melibatkan Indonesia, yang terdiri dari 11 kasus sebagai penggugat, 14 kasus sebagai  tergugat dan 38 kasus sebagai pihak ke-3.

“Kalau dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Philipina hanya 6 kasus, Thailand 4 kasus, Malaysia 1 kasus, sedang Singapura dan Vietnam tidak ada. Jadi mereka didalam menyusun peraturannya lebih cerdas,”paparnya.

Sekarang sebut Menteri, pihaknya sudah menyelesaikan 14 kasus dalam 3 tahun terakhir dan 3 kasus lagi diharapkan selesai akhir tahun ini, berupa sengketa dengan Korea dan Arsen serta masalah perjanjian perdagangan antara pihak swasta dengan Taiwan.

Masalah perjanjian perdagangan harus dibahas, karena Indonesia harus membuka diri serta melakukan market kalau tidak Indonesia akan semakin tertinggal.

Upaya tersebut dipercepat sesuai dengan keinginan Preside Joko Widodo sejak ia menjabat 3 tahun lalu, agar Indonesia membuka pasar non tradisional sebelum ada kekawatiran kritis.

“Beliau meminta agar kita tidak tergantung kepada pasar tradisional saja. Bayangkan kalau kita tidak buka dan tidak melaksanakan perintah Presiden yang terus memantau, barangkali tahun depan kita akan mengalami persoalan ekonomi yang parah,” terangnya.

Menteri mengajak semua untuk terbuka untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut dengan, membentuk tim guna mereview kembali beberapa peraturan yang berpotensi, yang sudah dan yang sedang dalam proses yang disengketakan di WTO.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00