• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Tanggap Bencana

BNPB Sindir Pembakar Lahan, KLHK Selidiki Lahan Perusahaan Malaysia

15 September
14:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sebagian besar akibat ulah manusia hingga membuat Pulau Sumatera dan Kalimantan terkepung kabus asap tebal, lumayan membuat pemerintah baik pusat maupun daerah bingung dalam penanganannya.

Mirisnya, di Desa Pengayuan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), kebakaran hutan dan lahan sudah ikut melahap rumah warga dan beberapa warung usaha milik masyarakat setempat. Warga desa tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan para anggota Satuan Tugas (Satgas) Karhutla dibantu relawan memadamkan api yang sudah di depan mata, Sabtu (14/9/2019).

Kebakaran lahan gambut di kawasan Desa Pengayuan terhitung sudah parah dan butuh penanganan mitigasi khusus, karena sudah menyentuh permukiman warga. Bahkan untuk rumah penduduk yang tidak ikut terbakar, dinding kediaman mereka tak luput dari jilatan api. Beruntung petugas dengan sigap langsung memadamkannya guna menghindari jatuhnya korban jiwa.

Relawan pemadam kebakaran juga ikut memilah-milah kemudian menyingkirkan atap tempat usaha warga yang hangus terbakar di Desa Pengayuan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, ke tempat aman, agar nantinya tidak ikut terbakar jika sewaktu-waktu api muncul seketika dari lahan gambut tersebut.

Kepala BNPB Geram dan Tajam Komentari Pejabat Daerah

Saat dampak Karhutla memburuk, justru mengemuka keadaan memprihatinkan dimana pejabat daerah tertentu dinilai kurang peduli akan bencana nasional yang menimpa wilayahnya dengan tidak hadir saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo menginformasikan bahwa kebakaran lahan gambut di Kalimantan belum padam. Tapi ada pejabat daerah yang kurang peduli terhadap Karhutla di wilayah masing-masing.

BACA JUGA: Asap Karhutla Tak Bisa Ditolerir Lagi, Rakyat Mulai Protes

Doni tidak menyebutkan nama dalam hal ini, akan tetapi ia mengutarakan pejabat setingkat Kabupaten/Kota sampai unsur Kelurahan dari komandan sampai staf kerap mengkir dari rapat koordinasi dan evaluasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. 

"Kalimantan (kebakaran) gambutnya belum padam, kami harap kerja sama dari semua komponen. Bapak-bapak bupati, camat, untuk lebih giat mencegah terjadinya kebakaran. Kalau sudah terbakar, sulit memadamkannya. Semua pejabat daerah, baik camat, lurah, bupati, wali kota, untuk lebih peduli. Kami siap membayar rakyat untuk menjadi Satgas, daripada rakyat dibayar untuk membakar lahan," sindir tajam Doni di Gedung BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9/2019).

Padahal menurutnya, BNPB bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), TNI, dan Polri terus berkoordinasi untuk mengupayakan pemadaman titik api yang selalu meningkat akibat minimnya curah hujan di sejumlah wilayah.

Menurut data BNPB, jumlah lahan gambut yang terbakar sudah mencapai lebih dari 80 ribu hektare (ha). Bahkan hingga 31 Agustus 2018, mencapai 238.000 ha. Dan lahan gambut terluas yang terbakar di Riau sudah mencapai 40 ribu ha. 

"Memadamkan lahan gambut, bukan pekerjaan yang mudah," ujar Doni.

Sementara itu, sebagai salah satu daerah yang terdampak Karhutla paling parah, Gubernur Riau Syamsuar sudah mengeluarkan Status Siaga Karhutla hingga 31 Oktober 2019 mendatang. 

"Riau status siaga karhutla sampai 31 Oktober 2019," kata Syamsuar di Pekanbaru, Sabtu (14/9/2019).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) setempat sudah membuka posko kesehatan bagi siapapun anggota masyarakat korban asap. Seluruh biaya pengobatan warga yang sakit akibat asap Karhutla ditanggung pemerintah daerah dan pusat. Dari Puskesmas sampai Rumah Sakit Umum Daerah di Riau sudah dijadikan posko kesehatan darurat.

Langkah Tegas Penindakan Hukum Kasus Kebakaran Lahan

Langkah penindakan secara hukum juga telah dilakukan Pemerintah daerah setempat bersinergi dengan Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan menyegel lahan perusahaan asal Malaysia, PT Adei Plantation and Industry di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat, 13 September 2019 lalu. 

Diduga kuat, KLHK menyegel lahan seluas 4,2 hektare milik PT Adei untuk penyelidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau pada tahun ini. Usai penyegelan, sejumlah petugas Ditjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga langsung mulai melakukan penyelidikan intensif atas kebakaran lahan milik perusahaan Malaysia tersebut.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00