• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Mendagri:Pemerintah Setuju Revisi UU MD3, Siap Disahkan Jadi UU

13 September
20:13 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Selain disibukkan dengan Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah dan DPR RI yang segera berakhir masa jabatannya sekarang juga menggelar Rapat Kerja (Raker) selama 3 (tiga) jam dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas UU MD3 atau UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

"Rapat ini hanya tiga jam selesai. Satu pasal yang dibahas dan satu pasal yang dihapus.  Dan ada tambahan di dalam penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam undang-undang MD3 ini. Karena ditunggu oleh Pimpinan MPR dan DPD, jadi skala prioritas," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewakili Pemerintah di Gedung DPR/MPR, Komplekas Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Pemerintah berpendapat, menurut Tjahjo, Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dapat disetujui. Dan kesepakatan terbentuk di dalam rapat Panitia Kerja Revisi UU MD3 di Badan Legislatif.
 
"Pemerintah bersedia melanjutkan pembahasan rancangan UU tentang MD3 dalam sidang paripurna dan dapat disahkan menjadi UU," kata Tjahjo.

Menurut dia, pemerintah tak keberatan soal substansi rancangan perubahan UU berikut naskah akademik dan substansi lain. Pemerintah menerima revisi UU MD3.

Sementara Ketua Panitia Kerja Revisi UU MD3 Totok Daryanto menjelaskan, DPR dan pemerintah telah menyepakati revisi melalui rapat tertutup sebelumnya. Salah satunya terkait penyempurnaan redaksi pada Pasal 15 ayat (1) beserta penjelasannya.
 
Setelah dilakukan perbaikan, redaksional Pasal 15 ayat (1) berbunyi, "Pimpinan MPR terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR".
 
"Yang dimaksud dengan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota adalah setiap fraksi atau kelompok anggota mengajukan satu orang Pimpinan MPR," kata Totok.
 
Sebelumnya, berdasarkan Rapat paripurna DPR, Kamis, 5 September 2019 lalu, menyetujui pembahasan revisi UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3. Terdapat lima poin usulan perubahan UU MD3.
 
Pertama, perubahan pimpinan MPR berjumlah 10 orang yang terdiri dari satu orang dan sembilan orang wakil ketua. Kedua, bakal calon pimpinan MPR diusulkan masing-masing fraksi. Ketiga, setiap fraksi hanya berhak mengajukan satu calon pimpinan MPR. 

Berikutnya, pemilihan ketua MPR berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Terakhir, apabila terjadi kebuntuan, pemilihan ketua MPR menggunakan mekanisme voting.

Mendagri Tjahjo Kumolo menambahkan, Lima tahun tidak perlu diganti undang-undangnya, sehingga ada 15 akan diikuti saja oleh pemerintah. Ditambah kalimatnya, keterwakilan fraksi lolos, penambahan jumlah pimpinan MPR merupakan perwakilan plus DPD, serta unsur masing-masing fraksi delapan, menjadi sepuluh penguatan lembaga.

Tjahjo menitikberatkan Revisi UU MD3 ini memang sudah ditunggu MPR dan DPD, sehingga harus menjadi skala prioritas pengambilan keputusannya saat ini juga.  Namun dirinya menegaskan, bahwa amandemen UUD 1945 tentang sistem kepemerintahan memang sudah  diatur salah satu lembaga permusyawaran, sehingga perubahan juga diharapkan bisa mewujudkan sesuatu yang menuju efektifitas.

"Perubahan harus efektif. Kemudian akuntabel pengambilan keputusan politiknya. Sehingga pembangunan di tingkat majelis ini diharapkan dapat selesai secara musyawarah," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00