• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Presiden Jokowi Tolak Batasi Penyadapan Kasus Korupsi, PKS Tak Setuju

13 September
18:44 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas tidak setuju apabila dalam proses penyadapan untuk kasus korupsi, nantinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus minta izin badan/institusi tertentu. 

Menyikapi pernyataan Kepala Negara, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengutarakan, sebenarnya penyadapan itu kalau semua pihak (termasuk Presiden) mau merujuknya, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan itu harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

"Nah karenanya pemerintah dan DPR seharusnya segera eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan tata kelola penyadapan dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Itu seharusnya dilakukan, sehingga kemudian tidak mudah terombang-ambing sampai kemudian penyedapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dianggap benar-benar clear dan clean," tutur Nasir Djamil kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Dirinya lanjut memaparkan, selama ini juga jika mau merujuk pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), itu kan alat sadapnya sudah lama tidak diaudit oleh Kementerian terkait. Oleh karena itu ia mengusulkan pemerintah dan DPR RI harus segera membereskannya. 

Ditakutkan, nanti akan berpotensi abuse of power dalam melakukan penyadapan, dan itu akhirnya bakal berpotensi juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, menimbang masa bakti anggota DPR saat ini yang segera berakhir, soal penyadapan ini jika tidak bisa segera dilakukan DPR periode sekarang, bisa dilakukan pada periode yang akan datang.

"Dimana segera menginisiasi undang-undang yang terkait dengan penyadapan. Bagaimana prakteknya di dunia internasional kan biasanya harus mendapat izin dari pengadilan, tapi dalm hal-hal itu bisa saja Kemudian izin di kesampingkan, namun dalam waktu tertentu harus melaporkan kepada hakim. Dan kalau hakim mengatakan itu legal ya dilanjutkan, berarti sah penyadapan itu," jelas Nasir melanjutkan.

Sementara itu, mengenai banyaknya poin yang tidak disetujui Presiden Jokowi dalam revisi UU KPK yang diinisiasi DPR RI baru-baru ini, Nasir meyakini, walau terbatas dengan waktu kerja DPR periode ini yang akan  segera berakhir, sebenarnya bisa dilakukan. Karena cepat atau lambatnya tergantung situasi yang berkembang serta cara berpikir melihat masalah atau melihat norma yang dibahas antara pemerintah dan DPR.

"Jadi menurut saya, pemerintah dan DPR ya masih punya waktu untuk menyinkronkan dan mengharmonisasikan pemikiran terkait soal-soal yang masih belum ada kata sepakat, masih ada waktu ini ya, sampai sidang paripurna selanjutnya," imbuhnya.

Dikejar atau tidaknya pembicaraan itu dengan waktu, menurut Nasir sebenarnya menjadi domain Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah. Oleh karenanya, ia menyarankan hal-hal yang belum bisa disinkronkan bisa segera diharmonisasikan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00