• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Presiden Tegas Bela KPK Soal Revisi UU, Saatnya Awasi Kinerja Bukan Ricuh

13 September
17:42 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi III DPR RI secara voting akhirnya sudah menghasilkan 5 (lima) Pimpinan/Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, dalam sidang yang berlangsung maraton hingga Jumat (13/9/2019) dini hari.

Berikut para Pimpinan KPK periode selanjutnya yanmg telah terpilih secara sah oleh Komisi III DPR RI : Firli Bahuri 56 suara, Alexander Marwata 53 suara, Nurul Ghufron 51 suara, Nawawi Pomolango 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar 44 suara.

Walaupun ada sedikit perbaikan dalam hal pengumuman saksi maupun tersangka, kemudian penerapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), serta beberapa hal lainnya, namun secara umum, seluruh Pimpinan KPK baru berkomitmen melanjutkan keberhasilan para pimpinan sebelumnya dalam pemberantasan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan penguatan bertumpu pada pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu sendiri.

Usai terpilihnya lima Komisioner baru tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar jumpa pers untuk menjelaskan sikapnya soal revisi UU KPK yang diajukan DPR RI.

BACA JUGA: KPK Ricuh, Aksi Bakar Karangan Bunga Picu Salah Paham

Presiden dalam hal ini Pemerintah, merespon RUU dari DPR itu dengan Daftar Isian Masalah (DIM) dan menugaskan menteri terkait guna pembahasan. Akan tetapi, Kepala Negara menegaskan, revisi yang akan dilakukan sangat terbatas, karena dirinya ingin KPK tetap independen dan menjadi lembaga sentral dalam pemberantasan korupsi serta tetap lebih kuat dari lembaga lainnya.

Presiden Jokowi bahkan tegas tidak setuju dengan beberapa poin perubahan yang diajukan oleh DPR RI dalam revisi UU KPK. 

"Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi inisiatif DPR dalam RUU KPK yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Berikut empat poin usulan DPR RI yang tidak disetujui Presiden Jokowi:

1. Saya tidak setuju jika KPK harus meminta izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan, misalnya izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup meminta izin internal dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

2. Saya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN, dari pegawai KPK, maupun instansi lainnya, tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.

3. Saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejagung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi.

4. Saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

Meski demikian, ada sejumlah hal yang disetujui Jokowi dari revisi UU KPK, dan atas syarat khusus darinya sebagai Kepala Negara, yaitu:

1. Dewan Pengawas

Presiden Jokowi setuju adanya Dewan Pengawas KPK yang dipilih oleh Presiden. Dia menjanjikan dewan pengawas tidak diisi politisi, melainkan akademisi dan pegiat antikorupsi.

2. Kewenangan SP3

Jokowi menilai kewenangan KPK untuk menghentikan kasus lewat SP3 diperlukan. Meski demikian, Jokowi ingin batas kewenangan SP3 yang direvisi UU KPK diatur satu tahun ditingkatkan jadi dua tahun.

3. Status ASN Pegawai KPK

Jokowi setuju pegawai KPK berstatus ASN. Dia menekankan agar penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan mengikuti proses transisi menjadi ASN.

"Intinya, KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuatan yang memadai dan harus lebih kuat dibanding dengan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," tegas Kepala Negara.

Presiden Jokowi juga ingin revisi UU KPK dibahas secara obyektif tanpa prasangka. Dia menegaskan, tidak berkompromi dengan pemberantasan korupsi.

"Saya berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu ini dengan jernih, obyektif, tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena ini musuh bersama. Dan saya ingin KPK memiliki peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negara ini, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi," tandas Jokowi.

BACA JUGA: Ricuh Revisi UU KPK, Sebenarnya Ini Perubahan yang Tak Disetujui Jokowi

Namun begitu, suasana yang sudah teduh akhirnya pecah menjadi kericuhan akibat salah paham ketika sekelompok massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2019) sore.

Seperti diberitakan RRI sebelumnya, massa yang menamakan diri Himpunan Aktivis Indonesia serta Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Relawan NKRI tersebut juga mendukung Revisi UU KPK, yang menurut mereka untuk memperkuat lembaga antirasuah itu di kemudian hari.

Akan tetapi aksi bakar karangan bunga dan pencopotan kain hitam yang menutupi logo Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan massa ternyata memicu salah paham dengan petugas keamanan KPK, lalu dilerai polisi, sampai berujung ricuh aksi lemparan batu ke arah gedung KPK, Jumat (13/9/2019) sore.

Suasana akhirnya dapat dikendalikan oleh petugas kepolisian dengan menyekat massa aksi unjuk rasa agak jauh dari Gedung KPK untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. 

Sementara aksi lempar batu dan benda-benda keras lainnya ke arah Gedung KPK diduga kuat akibat massa tidak terima ada rekannya ditahan pihak keamanan akibat mencegah polisi memadamkan api di depan gedung KPK.

Aksi unjuk rasa yang berubah ricuh ini memang berawal dari terpisahnya dua kubu, yakni setuju dengan terpilihnya Pimpinan KPK baru dan Revisi UU, serta mereka yang tidak terima dengan seleksi Calon Pimpinan KPK dan revisi UU yang menyertainya.

Padahal di sini, jika mau dicermati, ada satu Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Pimpinan petahana, lolos menjadi Komisioner baru periode 2019-2023. Artinya memang program KPK periode sebelumnya akan terus berjalan dan diharapkan bakal mengalami penguatan melalui kehadiran Pimpinan KPK yang baru.

Dapat dipahami, walau secara konstitusional para Pimpinan KPK terpilih sudah sah dan tinggal menunggu pelantikan kemudian memulai tugas mereka, masih ada kekecewaan dari sebagian pihak yang kurang sepakat dengan revisi UU KPK maupun orang-orang yang duduk sebagai lima pimpinan baru di lembaga antirasuah tersebut.

Akan tetapi, bukan kericuhan atau perpecahan yang seharusnya terjadi antara massa pendukung revisi UU KPK dan Pimpinan KPK yang baru dengan para pegawai KPK yang menolak keduanya tanpa alasan dan pertimbangan yang matang.

Seharusnya semua pihak saat ini mencermati janji-janji para Komisioner/Pimpinan KPK yang baru agar bisa mempertanyakan sekaligus menagihnya saat perjalanan tugas mereka nanti.

BACA JUGA: Dukung Revisi UU KPK, Ratusan Massa Aliansi Masyarakat Sipil Datangi Gedung KPK

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00