• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Nurul Ghufron, Cegah dan Berantas Korupsi dengan Cerdas dan Manusiawi

13 September
15:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Nurul Ghufron terpilih sebagai salah satu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dengan perolehan suara hasil voting Komisi III DPR RI sebesar 51 suara, atau menempati urutan ketiga di bawah Alexander Marwata yang mengoleksi 53 suara.

Dalam proses voting Komisi III yang berlangsung Jumat, 13 September 2019 dini hari tadi, Ghufron menyingkirkan sejumlah kandidat seperti Roby Arya Brata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Sigit Danang Joyo, dan I Nyoman Wara.

Pimpinan/Komisioner/Wakil Ketua KPK yang baru, Nurul Ghufron, kelahiran Sumenep, Jawa Timur, 22 September 1974, merupakan dosen Universitas Jember (Unej) golongan III-D, sekaligus manjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Unej.

Sebagai dosen dan dekan fakultas, Ghufron tentunya piawai dalam menulis. Karya ilmiah bertema Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) adalah pilihannya dalam menuangkan perspektif disertai rujukan ilmiahnya selama ini. Salah satu tulisannya yang tercantum di Google Schoolar berjudul 'Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi'. 

Lalu berapa sih nilai kekayaan Ghufron?

Sebagai dosen dan Dekan Fakultas Hukum, Nurul Ghufron juga menyertakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dan berdasarkan LHKPN per 23 April 2018, total kekayaan yang dimilikinya sejumlah Rp1.832.777.249.

Dalam pencegahan tindak pidana korupsi, perspektif Ghufron tidak mengacu pada seberapa banyak KPK nantinya akan menangkap koruptor, akan tetapi bagaimana pencegahan korupsi itu sendiri akan dilakukan guna menghindari perilaku korup, sehingga diharapkan nantinya akan mengurangi jumlah koruptor di Indonesia.

Ada mekanisme yang harus diperkuat dalam pencegahan Tipikor., karena penindakan dinilai tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian negara, walaupun diakui ada pengembalian keuangan negara, namun tidak sesuai dengan nominal saat dikorupsi pertama kali. Oleh karena itulah, pencegahan menjadi pilihan utamanya dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, tujuan akhir berdirinya KPK perlahan akan terpenuhi, yakni Indonesia Bersih dari Perilaku Korupsi.

Satu hal menarik yang mengemuka dari Ghufron adalah pernyataan kala fit and proper test atau uji kelayakanm dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu, 11 September 2019 lalu.

Ghufron menilai, dalam hal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hasil korupsi yang digunakan untuk membeli barang buat kepentingan pribadi, tidak masuk kategori TPPU. Inilah salah satu kesulitan dalam mengembalikan kerugian uang negara. Menurutnya, jika hasil sebuah tindak pidana korupsi yang diupayakan (oleh pelaku) dengan mentransaksikan uang-uang itu seolah (menyamarkan) bukan dari hasil kejahatan korupsi, akan berakibat pada tidak bisa dilanjutkannya (tuntutan) atas tindak pidana (yang dilakukan) itu sendiri. 

Oleh karena itu, ia berjanji akan fokus pada pencegahan, sehingga tidak perlu terjadi hal demikian.

"Yang saya maksudkan, tindak pidana korupsi itu memungkinkan diikuti dengan transaksi untuk menyembunyikan, sehingga kena dengan TPPU dan mungkin juga tidak jika yang didapat kemudian didiamkan lalu dibelikan mobil, kemudian dinikmati, dan itu bukan TPPU," sebut Ghufron.

Tak hanya soal TPPU, akan tetapi Ghufron juga mengutarakan pendapat pribadinya soal penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3. Sudah mempelajari sekaligus menulis mengenai SP3 sejak 2004, Ghufron lantas meyakini, maha benar itu adalah Tuhan. 
Dalam konteks bahwa tidak semua yang disidik itu benar, akan muncul kemungkinan khilaf (dari pelaku maupun penyidik), sehingga perlu way out atau jalan keluar. Itulah nantinya butuh SP3. Tentunya dengan segala pertimbangan yang hati-hati.

Hal terakhir yang diutarakan Ghufron seolah mengentalkan sisi kemanusiaan dari ketegasan pemberantasan korupsi oleh para pimpinan baru KPK. Mengapa demikian? 

Sebelumnya, dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh Anggota Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 September 2019 kemarin, Calon Pimpinan KPK petahana Alexander Marwata megutarakan kurang sependapat dengan cara pemanggilan saksi yang selama ini digunakan KPK, yakni dibuka kepada publik entah lewat konferensi pers maupun pernyataan resmi Humas kepada wartawan.

Menurut Alexander, pemanggilan saksi dengan cara seperti itu dapat membuat orang yang bersangkutan dihakimi publik. Sehingga nantinya apabila terpilih kembali, Alex akan mengevaluasi cara tersebut.

"Ini yang mungkin kami evaluasi lagi. Saya sih setuju kalau ini dievaluasi lagi terkait dengan suara gaduh. Rasanya teman-teman di kepolisian-kejaksaan bisa bekerja tanpa kegaduhan. Kenapa KPK nggak bisa?" ucap Alexander.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00