• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Ratusan Dosen Universitas Mulawarman Samarinda Bersatu Menolak Revisi UU KPK

13 September
15:17 2019
0 Votes (0)

KBRN, Samarinda : Pengamat Hukum Kaltim Herdiansyah Hamzah sayangkan sikap Presiden Ri Joko Widodo tang telah telah menandatangani dan mengirim Surat Presiden (Surpres) revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke DPR .

“ Revisi ini justru melemahkan KPK karena banyak kewenangan  yang dipangkas atau dipreteli , saya rasa KPK tidak perlu adanya revisi, ”ungkap Herdi saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi publik dan Pernyataan Sikap Tolak Revisi KPK di Samarinda di Universitas Mulawarman Samarinda, Kaltim Jumat (13/9/2019).

Menurutnya, Tindakan Presiden ini  sama dengan melucuti kewenangan KPK apalagi dalam isi draft revisi ini lebih banyak melemahkan KPK, seperti KPK akan diawasi oleh Dewan pengawas, KPK akan bekerja dibawah eksekutif, penyadapan atas izin dewan pengawas dan pelemahan lainnya.

Sementara itu Guru besar FSIP Prof.DR Aji Ratna Kusuma menilai hal serupa menurutnya Revisi ini  kental akan kepentingan dan semua pihak harus bersatu dalam menyelamatkan KPK .

“ Saya menilai revisi ini tidak perlu dilakukan dan KPK sejauh ini dapat berjalan dengan kecuali memnag ditemukan kesalahan atau penyimpangan, ” kata Aji dihadapan ratusan dosen dan peserta yang hadir.

Dekan Fakultas Hukum Unmul Samarinda DR Mahendra Putra Kurnia saat menghadiri Diskusi ini juga menilai KPK ini merupakan amanah sekaligus anak kandung reformasi yang sudah seharusnya dapat menjadi tanggung jawab semua pihak baik akademisi, mahasiswa dan mesayarakat sipil untuk menyelamatkannya dari oknum yang hendak melemahkan KPK dalam memberantas Korupsi di Indonesia .

“ Kita harus sadari masalah ini merupakan masalah semua pihak dan tentu kita semua harus bersatu untuk menyelamatkan KPK dari pelemahan melalui revisi ini, apalagi kita tau KPK ini kan lahir pada masa reformasi yang harus kita jaga bersama, ” tandas Dekan Fakultas Hukum periode 2017–2021 ini.

Dalam diskusi yang berlangsung  diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan masyarakat sipil serta awak media . Kegiatan ini akan dirangkai dengan pernyataan sikap dari 120 dosen yang menolak revisi Undang-Undang KPK.

Hadir sebagai pembicara, Guru besar FISIP  Prof Dr Aji Ratna Kusuma, Akademisi Fakultas Hukum Herdiansyah Hamzah dan dari masyarakat sipil Kaltim Pradarma Rupang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00