• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia Nyatakan Sikap Tolak Wacana Pembahasan RUU KPK

13 September
12:32 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Rencana pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) yang menurut rencana akan dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah itu hingga saat ini ternyata masih terus menimbulkan “polemik” di tengah masyarakat.

Ada sejunlah pihak yang secara terang-terangan menyuarakan orasinya yang dengan tegas menolak atau tidak setuju dengan wacana tersebut. Namun ternyata banyak juga setuju bahwa RUU No 30 tentang KPK itu memang sudah saatnya direvisi

Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia (Pergubi) menyatakan sikap menolak revisi UU KPK yang dibahas di DPR. Mereka mendatangi KPK dalam rangka menyatakan sikapnya menolak revisi UU KPK tersebut. 

"Kami sangat prihatin atas adanya kasuslah dikatakan karena undang-undang KPK akan direvisi, sudah terlihat sampai sekarang," kata Ketua Umum Pergubi Prof Gimbal Doloksaribu di Gedung KPK Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Gimbal Doloksaribu dalam kesempatan juga berharap agar wacana RUU KPK tersebut hendajanua dipertimbangkan kembali untuk dibahas karena masa jabatan anggota DPR selesai pada awal Oktober 2019.

"Kami guru besar, kami tidak rela sampai negara kita terpuruk karena ulah oknumnya, kami harapkan revisi UU KPK betul-betul dipikirkan oleh matang, karena DPR sekarang dua minggu lagi” kata Gimbal.

Sekjen Pergubi Prof M Arief kepada wartawan di Jakarta juga mengaku telah mengirimkan surat penolakan revisi UU KPK kepada Presiden Jokowi dan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Menurut dia, revisi UU KPK dibahas secara terburu-buru karena dikhawatirkan tidak akan sempurna. 

“Secara prosedural bahwa ini sangat mepet waktu tergesa, dan kami apresiasi Presiden pernah menolak revisi UU KPK, tapi sekarang berjalan tergesa-gesa dikhawatirkan nanti tidak terbahas secara sempurna. Toh ada revisi UU KPK, kami tidak alergi namun ada waktu lama agar tidak tergesa ada DPR yang baru, (revisi) untuk memperkuat bukan melemahkan KPK,” kata Arief.

Dalam kesempatan ini Pergubi  juga menyatakan sikapnya yang secara tegas menolak rencana pembahasan RUU KPK yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk dilakukan revisi/perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Bahwa pembahasan revisi/perubahan UU KPK tersebut dirasa sangat tergesa-gesa, kurang akuntabel dan kurang melibatkan partisipasi publik.

3. Bahwa KPK masih dianggap oleh masyarakat sebagai lembaga paling yang kredibel dan dipercaya dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

4. Menolak revisi/perubahan UU KPK yang akan memangkas kewenangan dan melemahkan KPK.

5. Agar Presiden menolak usulan inisiatif DPR tentang revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi karena tidak sesuai dengan visi, misi dan program kerja yang telah dicanangkan dan komitmen sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

6. Kami tidak alergi terhadap perubahan suatu undang-undang jika dimaksud arah penguatan, perbaikan dan demi kemaslahatan masyarakat yang dilakukan dengan cara mekanisme dan prosedur yang benar dan tidak tergesa-gesa dengan melibatkan aspirasi publik.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00