• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

APHA Rekomendasikan Pasal 18B UUD 1945 Kembali ke Aslinya

12 September
21:20 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia menilai keberadaan pasal 18B ayat 2 UUD 1945 perlu ditinjau ulang karena mengalami inkonsistensi pemakaian terminologi dan juga terdapat pengambilan dasar hukum yang tidak tepat saat melakukan perubahan.

Kesimpulan tersebut muncul selama diskusi pakar yang tergabung dalam APHA yang berlangsung di Gedung Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Menteng, Jakarta, Kamis (12/9/20199).

Kunthi Tridewiyanti, Ketua Pusat Studi Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dengan tegas menjelaskan terjadi inkonsistensi penggunaan istilah, "masyarakat hukum adat" dan "masyarakat tradisional" dala pasal 18B ayat 2 UUD 1945.

"Perlu ada konsistensi dan perubahan, khususnya dengan menggunakan istilah masyarakat adat. Kalau kita menggunakan istilah masyarakat adat, berarti kita memuat di situ masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional," jelas Kunthi.

Ia mengatakan inkonsistensi tersebut akan berbahaya saat mengimplementasikan pasal tersebut di lapangan. 

Dalam penjelasannya juga, Kunthi menggarisbawahi bahwa masyarakat adat sudah ada sebelum NKRI berdiri, sehingga frasa "sepanjang masih ada" dalam pasal tersebut harus dapat memberikan jaminan bagi keberadaan masyarakat adat yang sudah memiliki komunitasnya masing-masing.

Wakil Ketua APHA M Yamin saat menjelaskan pengakuan konstitusi masyarakat adat dalam UUD 1945 mengakui bahwa rumusan pasal 18 yang pertama atau sebelum perubahan lebih menjamin dan melindungi eksistensi masyarakat.

Yamin mengemukakan bahwa pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan lebih tulus dan menjamin keberadaan masyarakat adat daripada pasal yang ada saat ini yang membawa sejumlah prasyarat tertentu.

Selain itu, menurut Yamin, persoalan penggunaan dasar hukum saat mengubah UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR RI juga turut menjadi sorotan khusus dalam diskusi para pakar ini.

"Ketika melakukan perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 itu MPR tidak bersidang sebagai lembaga pembentuk Undang-Undang Dasar, karena MPR tidak pakai pasal 3. MPR hanya pakai pasal 37. Pasal 37 (tentang) kuorum," jelasnya.

Ia menilai MPR Periode 1999-2004 telah melakukan "kecerobohan" saat melakukan perubahan UUD 1945 dengan lupa mencantumkan pasal 3 UUD 1945 dengan prosedur pasal 37.

Rekomendasi Sudah Diajukan

Ketua APHA Indonesia Laksanto Utomo mengatakan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi atas telaah pasal 18B UUD 1945 tersebut sudah diajukan ke Sekretariat Negara untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan atas pasal tersebut.

Salah satu rekomendasinya adalah melibatkan kearifan lokal dan aspirasi masyarakat hukum adat yang tidak terpisahkan dalam bidang ekonomi, investasi, ketenagakerjaan, dan perizinan-birokrasi.

Meski demikian, hasil diskusi pakar yang berlangsung hari ini juga memunculkan sejumlah rekomendasi-rekomendasi baru yang bermanfaat bagi masyarakat adat, NKRI, dan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat, seperti kembali menggunakan pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat, memaknai masyarakat adat sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, dan perlunya keberadaan lembaga Peradilan Adat.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00