• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Jaksa Capim KPK Setuju Revisi Undang-Undang

12 September
21:24 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Salah satu calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak mengaku setuju dengan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU KPK).

Alasan dia, UU KPK yang lama masih banyak kekurangan. Revisi UU KPK pun diharapkannya mampu menghilangkan kekurangan itu.

"Saya setuju, bukan karena mau ikut-ikut DPR bahwa undang-undang KPK ya atau tidak," tegasnya dalam proses uji kepatutan dan kelayakan Capim KPK di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Perlu diketahui, beberapa poin revisi UU KPK diantaranya adalah dibentuknya Dewan Pengawas KPK, revisi tentang aturan penyadapan, kewenangan SP3, status pegawai KPK, penyelidik harus dari kepolisian tidak independen, penuntutan harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan lain sebagainya.

Terkait Dewan Pengawas KPK, menurut Johanis yang juga seorang jaksa ini, pengawasan internal saja tidak cukup. Sebab hemat dia, pengawas internal biasanya tidak efektif dalam melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran. 

Kondisi itu berbeda dengan pengawas eksternal seperti yang telah ditetapkan oleh kejaksaan. Yang mana apabila teguran tidak dipatuhi, pengawas eksternal bisa melakukan tindakan hukum terhadap para pelanggar.

"Sudah banyak (jaksa) yang dihukum, termasuk dalam tindak pidana korupsi," jelas Johanis.

Lebih lanjut, terkait surat perintah pemberhentian penyelidikan (SP3) dalam revisi UU KPK, Johanis menilai itu perlu. Sebab menurut dia, sebagai manusia biasa, para punggawa KPK tentu tidak akan luput dari segala macam bentuk kekhilafan. 

SP3 pun ditekankannya perlu ada agar nasib tersangka kasus dugaan korupsi tidak sampai berlarut-larut.

"Jadikan kalau tak cukup alat bukti harus dilimpahkan, dan (bila) kurang mampu untuk meyakinkan hakim sehingga hakim bisa memutus satu perkara dan menghukum bersangkutan maka ini memang diperlukan SP3," tekannya.

SP3 ditekankannya lagi perlu ada di KPK, terlebih, tidak semua pegawai komisi anti rasuah yang sudah menyandang sarjana hukum.

"Di KPK juga, mohon maaf, bukan sarjana hukum semua. Bukan juga berarti mereka tidak paham," demikian Johanis. (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00