• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Revisi UU KPK untuk Perkuat Kinerja KPK

12 September
19:49 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini tengah berada di DPR RI, dan hampir seluruh fraksi menyetujui akan perubahan UU KPK, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Pasalnya pimpinan KPK dan sejumlah pegiat anti korupsi merasakan, adanya revisi UU KPK tersebut dapat menimbulkan adanya upaya pelemahan dari kinerja KPK.

Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), Prof. Romli Atmasasmita mengungkapkan, bahwa dirinya telah mempelajari revisi UU KPK, dan tidak menemukan adanya upaya pelemahan kinerja KPK.

"Kita (sudah) pelajari, ternyata pasal baik tugas wewenang KPK tidak berubah sama sekali, malah ditambah lebih baik lagi. Diliat satu pasal juga udah keliatan kok, bahwa rencana revisi itu tidak melemahkan. Jadi kalo kita melihat apakabh KPK dilemahkan itu cukup liat tugas dan wewenangnya," ujar Romli Atmasasmita, disela diskusi bersama dengan Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan (12/09/2019).

Lebih lanjut, Romli mencontohkan dari pasal yang akan direvisi dan dinilai melemahkan kinerja KPK tersebut menilai bahwa adanya kekeliruan dan kesalahpahaman bagi KPK dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam hal menelusuri tindakan korupsi dengan melakukan penyadapan, yang membuahkan hasil dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ia mengatakan, bahwa didalam penyadapan yang dilakukan KPK tersebut, tidak terlebih dahulu dilakukan audit dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dimana didalam syarat untuk melakukan penyadapan tersebut, harus berdasarkan dengan hasil audit dari Kominfo, yang telah diatur didalam Undang-undang.

"Soal penyadapan, selama ini dari laporan BPK kesimpulannya, KPK sejak 2009 sampai hari ini, yanh katanya sukses dengan cara nyadap, OTT itu ternyata under fool interseption. Kenapa under fool, karena sejak 2009, tidak lagi ada audit dari Kominfo. Kenapa tidak audit, marena peraturan kominfo yg harus audit penyadapan itu di batalkan oleh MK, karena katanya masalah penyadapan harus diatur dalam Undang-undang, jadi bukan Permen," jelasnya lagi.

Untuk itu, Romli Atmasasmita yang juga merupakan anggota Tim Perumus Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan kekecewaannya atas penyimpangan tujuan dan filosofi dari dasar undang-undang yang dirancangnya untuk lembaga anti rasuah tersebut.

Sehingga Guru Besar bidang ilmu Hukum, Romli Atmasasmita menyetujui adanya revisi UU KPK. Namun Romli menegaskan, adanya hal terpenting dalam tahapan demi tahapan dalam pelaksanaan revisi tersebut kawal oleh semua pihak.

"Saya aja bikin KPK keliru, ujung akhirnya. Menyimpang jauh dari tujuan, dari filosofinya. Maka saya setuju revisi, tapi bagaimana nanti revisinya, konten revisi, itu yang harus dikawal," pungkas Romli Atmasasmita.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00