• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Ini Kata Ketua KPK Tentang Konpers Dugaan Pelanggaran Kode Etik

12 September
19:45 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, jika konferensi pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait pernyataan dugaan pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri adalah atas persetujuan mayoritas pimpinan KPK.

Hal tersebut disampailan Agus dalam konferensi persnya di gedung KPK bersama dua Pimpinan Lainnya yatu Laode M Syarif dan Saut Situmorang. Namun Agus tak menampik jika dalam proses sebelum mengambil keputusan tersebut bamyak dinamika didalamnya.

"Saya ingin mengklarifikasi Pak Saut melakukan konpers, itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan, memang dalam prosesnya ada dinamika, persetujuan pimpinan, karena saya kebetulan di luar kota, persetujuan pimpinan itu lewat wa, nanti wa-nya bisa dimintakan, jadi sekali lagi bukan Pak Saut berjalan sendirian tapi atas otoritas Pimpinan." kata Agus Rahardjo dalam konpersnya di lobby gedung KPK, Kamis (12/9/2019).

Agus juga menyebut saat ini pemberantasan korupsi (KPK) mengkhawatirkan. KPK pun menyatakan jika tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK oleh pihak DPR dan Pemerintah.

"Kemudian yang berikutnya gerakan antikorupsi berada dalam kondisi mengkhawatirkan oleh karena itu kita masih berharap mudah-mudahan concern kita semua didengar oleh pengambil keputusan baik di DPR maupun di pemerintahan bahwa gerakan antikorupsi itu butuh penguatan-penguatan bukan pelemahan oleh karena itu mari kita tidak henti-hentinya untuk memikirkan hari itu. Kita sudah melihat rencana UU-nya itu pun dilihat di berita-berita karena secara resmi kami di KPK tidak dilibatkan, berbeda dengan sebelumnya kita dilibatkan melalui undangan dalam rapat-rapat di DPR tetapi hari ini kita terkejut hal itu begitu cepat." tambah Agus.

Agus juga menyebut seharusnya pemerintah melakukan revisi terhadap UU KUHP dan Tipikor yang dianggap masih jauh dari ketetapan yang telah ditentukan oleh PPP dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

"Kita sebetulnya sangat berharap pemenuhan UU 12/2011 dan juga kita berharap kalau kita berpikir lebih jernih mestinya kan berurutan, yang diselesaikan lebih dulu UU KUHP-nya lalu, KUHAP-nya diselesaikan baru setelah itu dan kita pada waktu bicara RUU KUHP sudah bicara dengan Presiden di Istana Bogor. Disetujui UU tipikor di luar, setelah itu kita mestinya memperbaiki UU tipikornya karena masih ada kesenjangan dengan uncac, belum ada korupsi di sektor swasta, belum menyentuh perdagangan pengaruh, memperkaya diri dengan cara tidak sah, lalu asset recovery, Ini harusnya disempurnakan karena mandat KPK dari UU Tipikor setelah jadi baru ke UU KPK, tapi secara mengejutkan langsung melompat ke UU KPK." kata Agus.

Sebelumnya pada saat fit and proper test calon pimpimam KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwatta menyebut jika tidak semua Pimpinan KPK mengetahui adanya konferensi pers dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mantan Deputi Penindakan KPK. Alex pun menyatakan jika hengkangnya Firli dari KPK bukan dikarenakan pelanggaran kode etik, melainkan kebutuhan organisasi Porli.

Namun penyataan tersebut berbeda dengan 3 orang Pimpinan KPK lainnya, yang dimana pada kemarin hari melakukan konferensi pers dan menyatakan jika mantan Deputi Penindakan KPK Firli melakukan pelanggaran Kode Etik berat.

Dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan mantan Deputi Penindakan ini, mencuat pada September 2018 lalu dikarenakan tersebarnya foto-foto Firli yang sedang bermain tenis dalam acara tenis Danrem 162/WB di lapangan tenis Wira Bhakti, Gebang.

Permainan tenis itu juga dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) saat itu Tuan Guru Bajang (TGB) atau Muhammad Zainul Majdi. Padahal dalam bulan yang sama TGB juga sedang dimintai keterangan oleh tim penyelidik KPK mengenai dugaan korupsi divestasi dan penjualan saham pemerintah daerah NTB PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional. TGB diduga menampung dana di rekening pribadi dan istrinya pada periode 2009-2013.

Firli juga sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolda NTB pada Februari 2017 sampai April 2018.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00