• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Bukan Malaikat yang bebas kesalahan dan kepentingan

12 September
14:52 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dukungan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengalir dari elemen masyarakat. Kali ini datang dari kelompok massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Sipil, Pejuang AntiKorupsi dan Manusia Pancasila Anti Korupsi (MAPAN) yang menggelar aksi damai di depan Gedung DPR , Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Dalam aksinya demonstran melakukan aksi teatrikal dengan memberikan kartu Merah, peluit dan jamu kepada KPK yang sudah mulai alergi untuk dikritik dan merasa tidak mau diawasi oleh lembaga pengawasan. Juga membawa alat peraga lainnya berupa spanduk, poster dan karangan bunga bertuliskan "KPK Bukan Malaikat", serta membagi-bagikan bunga mawar kepada masyarakat untuk memberikan dukungan atas revisi UU KPK.

"Kedatangan elemen masyarakat di sini adalah dalam rangka memberikan dukungan DPR soal revisi UU KPK dan juga meminta kepada KPK agar tidak anti kritik, alergi untuk diawasi. Jika masih tetap bandel, maka kami tidak segan-segan akan kirimi KPK obat anti tuli dan alergi supaya sembuh dari penyakitnya," tegas Koordinator aksi, Ahmad.

Menurut Ahmad, kritikan terhadap pemberantasan korupsi harus dilihat dalam rangka menyempurnakan kelemahan atau kekurangan yang ada di KPK. Katanya, Dewan Pengawas penting untuk memonitoring kerja KPK agar tidak liar dan dia mengapresiasi respon positif Wapres Jusuf Kalla yang memastikan pemerintah secara prinsip menyetujui adanya revisi UU KPK.

Bahkan, mantan Ketua Perumus Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) Romli Atmasasmita menilai revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK telah melalui pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, dan alasan komparatif. Pertimbangan filosofisnya, perjalanan KPK selama 17 tahun telah menyimpang dari tujuan awal.

Yusril Ihza Mahendra sendiri juga sependapat agar ada evaluasi, perbaikan dan penyempurnaan. Dia menganggap perlu ada Dewan Pengawas bagi KPK. 

"Tidak ada lembaga yang tidak diawasi, itu adalah prinsip dalam tata kelola pemerintah. Dan jadi catatan penting dan perlu digaris bawahi bahwa KPK ada masalah, dan butuh perbaikan. Masyarakat juga sudah tidak sejalan lagi, karena KPK sudah mulai overlap. OTT terus tapi KPK tak mampu menyelamatkan duit rakyat, justru malah tekor. Lebih baik mencegah daripada mengobati, pencegahan harus dimaksimalkan," sebut Ahmad lagi.

Dikatakan Ahmad, sikap masyarakat yang sudah terbelah menanggapi pro dan kontra soal revisi UU KPK, harusnya KPK intropeksi diri dan tidak suudzon terhadap pihak yang memberikan masukan maupun kritikan. (Rel)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00