• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Tetapkan 1 Orang Pihak Swasta Pemberi Suap Gubernur Kepri Dalam Suap Izin Reklamasi

12 September
12:30 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang pihak swasta bernama Kock Meng sebagai tersangka pemberi suap kepada Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021 dalam perkara suap terkait Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. 

"Dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain dalam dugaan suap terkait Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan KMN – (Kock Meng) swasta sebagai tersangka." kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Yuyuk Andrianti Kamis (12/9/2019).

Kasus ini berawal dari kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Rabu, 10 Juli 2019. Dalam tangkap tangan tersebut, KPK mengamankan Gubernur Kepulauan Riau dan 6 orang lainnya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Selain itu, KPK juga mengamankan uang tunai yang terdiri dari sejumlah mata uang Rupiah dan mata uang asing lainnya. (SGD 43.942, USD 5.303, EURO 5, RM 407, Riyal 500, IDR 132.610.000).

Hasil dari kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Tersangka diduga penerima suap adalah NBA (Nurdin Basirun) selaku Gubernur Kepulauan Riau 2016-2021, EDS (Edy Sofyan) selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan BUH (Budi Hartono) selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Tersangka diduga sebagai pemberi suap adalah ABK (Abu Bakar) selaku pihak swasta. KPK menduga Gubernur Kepri Nurdin Basirun menerima uang dari ABK baik secara langsung maupun melalui EDS dalam beberapa kali kesempatan dengan total sekitar SGD11.000 dan Rp45 juta. Penerimaan tersebut diduga terkait dengan penerbitan izin prinsip reklamasi untuk luas area sebesar 10,2 hektare.

KPK menduga Kock Meng bersama-sama dengan Abu Bakar memberikan suap kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Edy Sofyan selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Suap tersebut guna pengurusan ketiga izin prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Piayu, Batam dengan luas total 16,4 Ha.

"Sebagai imbalan dari penerbitan izin tersebut, KMN bersama-sama dengan ABK memberikan uang pada NBA, EDS dan BUH sejumlah, yaitu Pada bulan Mei 2019 Rp 45 juta dan SGD5,000 sebagai imbalan penerbitan Izin Prinsip. Pada bulan Juli 2019 sebesar SGD 6,000 untuk pengurusan data dukung syarat reklamasi." tambah Yuyuk.

Sebelumnya Kock Meng dengan bantuan Abu Bakar mengajukan izin prinsip Pemanfaatan Ruang Laut di Tanjung Piayu Batam sebanyak tiga kali, yaitu pada bulan Oktober 2018 untuk rencana proyek reklamasi untuk pembangunan resort yang bersangkutan seluas 5 Hektare, Bulan April 2019 untuk rencana proyek reklamasi yang bersangkutan seluas 1,2 Hektare, dan pada Bulan Mei 2019 untuk pembangunan resort dengan luas sekitar 10,2 Ha.

Peruntukan area rencana reklamasi yang diajukan Kock Meng melalui Abu Bakar seharusnya adalah untuk budidaya dan termasuk kawasan hutan lindung (hutan bakau). Namun hal tersebut kemudian diakal-akali agar dapat diperuntukan untuk kegiatan pariwisata dengan cara membagi wilayah 2 Hektare untuk budidaya dan selebihnya untuk pariwisata dengan membangun keramba ikan di bawah restoran dan resort.

Tersangka KMN disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK pun resmi menahan tersangka KMN di Rutan Cabang KPK  C1, Jakarta untuk 20 hari pertama terhitung mulaui 11 September 2019.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00