• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Dukung Penyesuaian Iuran JKN-KIS, Pemprov Gorontalo Perketat Penerima Bantuan Iuran

12 September
08:51 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung kebijakan pemerintah yang akan menyesuaikan besaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2020.

“Dengan rencana kenaikan iuran BPJS ini, kami pada prinsipnya setuju,” tandas Gubernur Gorontalo Rusli Habibie saat konperensi pers di kantor BPJS Kesehatan Pusat, Jakarta, Rabu (11/09/2019).

Saat ini Pemerintah Provinsi Gorontalo menanggung iuran jaminan kesehatan sekitar 200.000 warga kurang mampu, masing-masing senilai Rp 23.000,- per jiwa. Dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi Rp 42.000,- per jiwa, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo harus menyiapkan dana hampir dua kali lipat dari sebelumnya.

“Setelah dihitung-hitung berapa lagi anggaran yang harus disiapkan kalau memang pemerintah jadi menaikan iuran kesehatan ini, ternyata untuk sekitar 200.000 ribu warga kurang mampu penerima bantuan itu kita harus menyiapkan sekitar Rp 55 milyar,” ungkapnya.

Gubernur Rusli menegaskan, walaupun anggaran yang harus disiapkan untuk kesehatan itu naik dua kali lipat, namun pihaknya tetap komitmen untuk mendukung program pemerintah tersebut.

“Urusan kesehatan dan pendidikan masyarakat itu wajib, bukan pilihan,” tegasnya.

Namun demikian, Gubernur Rusli Habibie mengatakan bahwa Penerima Bantuan Iuran BPJS itu akan benar-benar diseleksi, yakni mereka yang kurang mampu dan memenuhi empat persyaratan.

“Penerima bantuan harus memenuhi empat persyaratan, yakni tidak mengkonsumsi minuman keras, tidak merokok, harus ikut program KB dan harus siap menjadi pendonor darah,” terangnya.

“Untuk seleksinya kami akan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan Tim Dokter. Apakah para penerima bantuan ini merokok, miras, atau tidak. Kalau merokok dan miras, mohon maaf, tidak bisa menerima bantuan,” tandasnya.  

Direktur Utama BPJS Kesehatan mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus mendukung program JKN-KS.

“Mudah-mudahan langkah Pemprov Gorontalo itu diikuti provinsi-provinsi lainnya, sehingga masyarakat Indonesia bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik,” harap Fachmi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini menjadi salah satu provinsi yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), bersama 6 provinsi lainnya di Indonesia. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00