• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Dewan Pengawas KPK Penting untuk Sempurnakan Kekurangan yang Ada di KPK

11 September
20:38 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) dinilai penting sehingga keberadaannya mutlak diperlukan dalam pelaksanaan tugas lembaga antirasuah tersebut.

Demikian benang merah yang mengemuka dalam diskusi media bertajuk "Perlukah Lembaga Pengawasan Untuk KPK?" yang digelar MNC Trijaya FM di D'Consulate Resto & Lounge, Jakarta, Rabu (11/9/2019) petang.

Hadir dalam diskusi media tersebut Pakar Hukum Tata Negara Prof Juanda, Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Ade Irfan Pulungan, Kepala Divisi Monitoring Hukum & Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun, dan Praktisi Hukum Kapitra Ampera.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Juanda mengatakan, pembentukan Dewas KPK yang masuk dalam draf revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diusulkan DPR RI, merupakan suatu keniscayaan sehingga harus dibentuk melalui Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Presiden.

Namun, ia menekankan pentingnya pengawasan ini dilakukan oleh orang-orang yang berintegritas, berkarakter, yang hidupnya tidak lagi melihat hal yang sifatnya duniawi.

"Saya melihat bahwa maksud dari Dewan Pengawas yang diusulkan DPR ini, bahwa KPK selama ini kurang terkontrol sehingga seolah-olah KPK bertindak sewenang-wenang," ujar Prof Juanda.

Pendapat senada disampaikan Wasekjen DPP PPP Bidang Hukum, Ade Irfan Pulungan. Ia menilai kritikan terhadap pembentukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi harus dilihat dalam rangka menyempurnakan kelemahan atau kekurangan yang ada di KPK.

"Bagaimana upaya kita bersama, tidak hanya kita semua sebagai bangsa dalam meminimalisir tindak pidana korupsi. Ini saya setuju sekali, jika memang proses-proses yang dilakukan oleh lembaga yang lebih diutamakan dalam pencegahan-pencegahan. Ketika pencegahan itu diutamakan, tentunya akan menghambat upaya orang yang berencana melakukan korupsi ini harus dimaksimalkan oleh teman-teman yang ada di KPK," ungkap Ade Irfan Pulungan.

Ia juga sangat setujui bahwa fungsi Dewan Pengawas KPK adalah untuk monitoring, sehingga tokoh-tokoh yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK tentu harus diisi dengan orang-orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi.

Mengenai jumlah anggota Dewan Pengawas KPK, Ade mengusulkan jumlah ideal adalah sembilan orang.

"Sampai dengan hari ini kita belum melihat secara maksimal secara utuh apa yang sudah dilakukan terhadap proses ppencegahan korupsi. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Apa yang sudah dilakukan KPK dalam pencegahan yang harus lebih dimaksimalkan ini adalah hari ini tentang adanya dewan pengawas yang lebih," terangnya.

Meski demikian, Ade Irfan Pulungan berpendapat bahwa yang lebih layak mengontrol adalah masyarakat umum.

Sementara Praktisi Hukum Kapitra Ampera meminta publik tidak memandang kritik-kritik terhadap wacana pembentukan Dewas KPK ini sebagai upaya untuk mendukung koruptor dan membenci KPK.

Namun, menurut mantan penasihat hukum Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ini, Dewan Pengawas KPKM ini tidak harus dibentuk oleh DPR, tetapi bisa saja dipilih oleh masyarakat.

"Ketika ada masukan, itu untuk kebaikan KPK. Maka Dewan Pengawas KPK itu penting," pungkas Kapitra.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00