• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

ASN di Pandeglang Dilaporkan ke Inspektorat Terkait Ujaran Kebencian

11 September
19:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Gerakan Pemuda (GP) Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Pandeglang melaporkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD), Rabu (11/9/2019).

Pelaporan itu merupakan tindaklanjut dari dugaan perbuatan menebar ujaran kebencian yang dilakukan oleh Sekretaris DPUPR Pandeglang, RZ diakun Facebook miliknya beberapa waktu lalu.

Tanggal 30 Agustus 2019 lalu, RZ sempat mengunggah status yang bernada melecehkan Banser. Meski sempat memghapus dan mengunggah kembali status permohonan maaf, namun yang bersangkutan tidak menyatakan secara spesifik tujuan permintaan maaf tersebut.

Ansor dan Banser diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Medsos bagi ASN.

Ketua Pengurus Cabang GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim menyatakan, mulanya pihaknya menggunakan jalur aternatif. Namun karena jalur itu tak diindahkan, maka pihaknya kembali melaporkannya dengan jalur non normatif (secara resmi melalui laporan tertulis). 

"Awalnya kami menggunakan jalur normatif, kalau memang jalur itu tidak diindahkan. Non normatif juga bisa kami lakukan, dan saat ini kami buktikan keseriusan kami mengawal kasus ini. Karena menghina Banser itu, sama saja menghina Nahdlatul Ulama (NU)," jelas Lukman. 

Lukman menegaskan, pihaknya meminta Inspektorat arif dan bijak dalam menyikapi persoalan tersebut. Karena dia menegaskan, sikap ASN tersebut telah melanggar aturan yang berlaku sebagai ASN di Pemkab Pandeglang. 

"Seharusnya sebagai abdi Negara (ASN) baik sedang bertugas maupun tidak bertugas dapat mencerna bahasa dan menjadi penenang dalam kekisruhan yang sedang terjadi. Ini malah mengadu domba, menghasut dan menghina kami," tambahnya.

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PC NU Pandeglang, Zaenal Abidin mengingatkan agar persoalan itu tidak dianggap biasa oleh Pemkab Pandeglang. Akan tetapi harus menjadi cerminan untuk ASN yang lainnya. 

"Saya minta kedepannya persoalan ini tidak berhenti di RZ saja, akan tetapi harus ada himbauan secara resmi dari Bupati Pandeglang kepada semua ASN. Supaya memang tidak ada lagi ASN yang melakukan hal yang sama," tegasnya. 

Inspektur Inspektorat Pandeglang, Olis Solihin mengapreaiasi langkah yang dilakukan Ansor dan Banser. 

"Inshallah surat ini bakal kami pelajari. Kami punya pimpinan baik itu Bupati maupun Sekda, kami bakal koordinasi terlebih dahulu tentang surat laporan ini. Kalau sudah ada intruksi, kami langsung tindaklanjuti," katanya. 

Ia memastikan, akan memprosesnya dengan diawali melakukan pemanggilan Kepala Dinas (Kadis)-nya, karena yang bersakutan masih dalam masa cuti. 

"Bakal kami proses. Kebetulan yang bersangkutan sedang cuti, saya bakal panggil dulu Kadisnya, dan setelah itu baru yang bersangkutan. Apakah nanti sanksinya, sesuai tingkat kesalahannya. Sanksinya bukan dari inspektur, kami hanya merekomendasikan hasil pemeriksaan. Setelah itu dilaporkan hasilnya ke Bupati, Sekda dan BKD," pungkasnya. 

Senada dikatakan Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta. Ia memastikan bakal menindaklajuti laporan tersebut secara bijak dan arif. 

"Inshaallah, selama itu prosesnya tepat kami bakal melakukan proses. Kami tindak sebijak mungkin dan searif mungkin," katanya. 

"Kami eksekusi terakhir. Kami menunggu hasil dari inspektorat. Jangan khawatir, pasti kami bakal melakukan tindakan," janjinya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00