• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Ketua KPK Terima Tembusan Surat Untuk Presiden Terkait Revisi UU KPK

11 September
17:09 2019
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta: Ketua KPK Agus Raharjo Rabu (11/9/2019) siang menerima tembusan surat yang dikirim oleh  30 Pusat Studi Anti Korupsi se-Indonesia kepada presiden Joko Widodo yang meminta agar presiden menolak revisi UU KPK.

Sebanyak 30 Pusat Studi Anti Korupsi dan Pusat Studi Konstitusi serta Hukum dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia Rabu siang (11/9/2019) mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, meminta agar presiden menggunakan wewenangnya untuk menolak revisi UU KPK.

Tembusan surat yang dibacakan oleh Oce Madril, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum diserahkan kepada Ketua KPK Agus Raharjo di kantor Pukat UGM.

“Melalui surat ini kami jejaring pusat kajian hukum dan anti korupsi perguruan tinggi seluruh Indonesia menyampaikan keberatan atas perubahan Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak presiden pasti memahami bahwa komitmen pemberantasan korupsi merupakan amanat reformasi," demikian diantara bunyi surat kepada Presiden dari 30 Pusat Kajian Konstitusi dan Anti Korupsi se Indonesia.

Agus Raharjo mengatakan, Ia terharu dengan dukungan kalangan universitas maupun berbagai kelompok masyarakat di Indonesia yang menolak revisi UU KPK. Menurut Agus Raharjo, revisi UU KPK justru merupakan langkah mundur karena seharusnya Undang Undang pemberantasan korupsi di Indonesia dikembangkan sesuai Uited Nations Convention Against Corruption, UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Semestinya revisi dilakukan terhadap Undang Undang Tipikor. Selain itu, adanya KPK merupakan amanat reformasi.

“Kita itu mestinya mengubah Undang Undang Tipikor dulu, ke arah sana, lha ini kok malah setback. Amanat reformasi kan ada 2 Keputusan MPR yang keluar, nomor 11 dan 8 yang terkait dengan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, dan nomor 8 tentang rekomendasi roadmapnya yang kemudian ada KPK. Jadi jangan lupa amanat reformasi," kata Ketua KPK Agus Raharjo.

“Saya sangat mohon penerus pemerintahan, kalau tidak ada reformasi tentu pemilihan presiden langsung tidak ada. Dan yang menjadikan pak Jokowi presiden kan juga karena demokratisasi dari reformasi”, tambah Agus Raharjo.

Jika revisi UU KPK tetap dilakukan,menurut Ketua Pusat UGM Oce Madril, masyarakat bisa melakukan gugatan hukum. Sebab, setiap produk hukum yang dilahirkan melalui prosedur yang melanggar hukum pasti bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

“Oleh karena itu kami mengingatkan kepada presiden, jangan mau melaksanakan pembahasan yang sudah jelaas-jelas melanggar prosedur karena di ujung nanti kalau misalnya ada mekanisme hukum dan kemudian ini dibatalkan tentu ini akan menurunkan kewibawaan presiden juga," tegas Oce Madril.

Penyerahan tembusan surat untuk presiden Joko Widodo kepada Ketua KPK Agus Raharjo dihadiri perwakilan sejumlah pusat kajian antikorupsi dan konstitusi perguruan tinggi, Dekan Fakultas Hukum UGM Prof Sigit Riyanto serta wakil dewan mahasiswa fakultas Hukum UGM. Disebutkan, sejumlah elemen masyarakat di Yogyakarta juga akan melakukan aksi menolak revisi UU KPK dalam beberapa hari mendatang hingga 1 Oktober 2019. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00