• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Ray Rangkuti Sebut Dewan Pengawas KPK Usulan DPR Bikin Gagal Paham

11 September
14:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan bersikap teliti dalam menyikapi revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai hampir ada 20 isu yang tertuang dalam revisi Undang-undang KPK. Ray menilai DPR terkesan bukan untuk merevisi, melainkan merombak aturan yang tertuang dalam revisi Undang-undang KPK.

“Ini artinya, menyangkut puluhan pasal. Jelas ini bukan lagi revisi tapi sudah pada level merombak Undang-undwng KPK. Memang subtansi revisi UU KPK ini sampai pada perombakan keseluruhan bangunan dan desain KPK sebagai lembaga yang diharapkan untuk memberantas korupsi,” jelas Ray kepada RRI, Rabu (11/9/2019).

Ia mengelaborasi dengan menilai ada dua isu revisi Undang-undang KPK yang terkesan untuk memperlihatkan bahwa hal ini bukan sekedar revisi, tapi merombak.

”Pertama, soal keberadaan dewan pengawas dan kewenangan mengeluarkan SP3. Dua pasal ini jelas tidak dimaksudkan untuk menguatkan KPK, sebaliknya mempersempit ruang dan membatasi metode kerja KPK. Tentu saja, yang namanya menyempitkan atau membatasi bukanlah menguatkan tapi mengecilkan atau melemahkan,” ungkapnya.

Lebih jauh, dirinya menilai desain dewan pangawas KPK yang diusulkan DPR membuat publik gagal paham. Di satu sisi, DPR mengakui KPK sebagai eksekutif yang sekaligus bisa diangket.

“Tentu saja, jika suatu lembaga eksekutif yang bisa diangket, maka pengawasnya hanya setingkat parlemen. Aneh kalau masih dibuat lembaga pengawas di luar pengawasan DPR,” katanya.

Selain itu, lembaga pengawasnya punya kewenangan memberi atau menolak satu aktivitas pengurus harian. Menurutnya, jika dewan pengawas keliru dalam memberi atau menolak penyadapan misalnya, kepada siapa mereka diadukan.

Padahal, menurutnya organisasi yang didesain dengan kepemimpinan kolektif, maka pada dasarnya ia tidak lagi membutuhkan pengawasan di luar kelembagaan.

“Berbeda dengan suatu organisasi dengan kepemimpinan tunggal dan bersifat struktural. Sementara kepemimpinan KPK itu bersifat kolektif kolegial. Maka sesama komisionernyalah yang saling mengawasi,” tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00