• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Fakultas Hukum Undip Tolak Pelemahan KPK

11 September
13:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Semarang : Rencana DPR RI merevisi UU KPK menuai penolakan dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pusaka) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro . Selain dinilai melemahkan KPK, revisi tersebut juga melanggar prosedur.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Pusaka FH Undip Semarang Pujiyono, Rabu (11/9/19).

Ia menyebutkan pengesahan RUU KPK tidak termasuk dalam prioritas Program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2019. Oleh karena itu ia menganggap revisi KPK melanggar Pasal 45 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bahwa penyusunan RUU dilakukan berdasarkan Prolegnas.

"Pengesahan RUU KPK cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 65 huruf d Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa, 'Badan legislasi bertugas: (d) menyiapkan dan menyusun RUU usul Badan Legislasi dan/atau anggota Badan Legislasi berdasarkan program prioritas yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

Dengan UU yang baru, Pujiyono mengatakan KPK akan terlihat seperti menjadi lembaga eksekutif, yang sangat birokratis, kaku dan tidak independen. Apalagi dengan adanya dewan pengawas akan melemahkan KPK karena menyulitkan ketika melakukan penyadapan.

Pelemahan fungsi lainnya adalah kewenangan Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan diberikan kewenangan SP3 kepada KPK maka penanganan kasus lama tidak dapat dilakukan karena KPK hanya dibatasi waktu 1 tahun untuk menangani sebuah perkara.

"Oleh karena itu, kami meminta kepada Presiden RI Joko Widodo agar tidak mengeluarkan surat presiden (surpres) kepada DPR. Kami juga meminta presiden untuk menolak pembahasan dan pengesahan RUU KPK demi terwujudnya Indonesia yang lebih berintegritas, bebas korupsi sesuai  amanah UUD Negara Republik Indonesia dan Nilai luhur Pancasila," pintanya.

Menurut Pujiyono, jika presiden menyepakati pembahasan RUU KPK dapat menimbulkan persepsi bahwa  presiden telah tunduk terhadap kuasa politik dan kuasa modal.  Diharapkan pula, Presiden dapat bertindak tegas terhadap revisi UU KPK agar tidak menjadi polemik dimasyarakat.

  • Tentang Penulis

    Syamsudin

    Tak Perlu Memikirkan Kemana Akan Berlabuh, Pikirkan Saja Jalan Mana Yang Akan Ditempuh

  • Tentang Editor

    Anik Hasanah

    Editor RRI Bandung

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00