• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Panggil Ketua Fraksi DPR Partai Golkar Saksi Kasus Pengurusan PKP2B

11 September
10:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini panggil Ketua Fraksi DPR Partai Golkar Melchias Markus Mekeng sebagai saksi dalam kasuz pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. ASMIN KOALINDO TUHUP di Kementerian ESDM.

Dirinya direncanakan akan dipanggil untuk menjadi saksi tersangka Samin Tan, selaku pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal.

"Direncanakan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SMT" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah Rabu (11/9/2019).

Selaim memanggil Mekeng hari ini KPK juga memanggil Tersangka Samin Tan. Walaupun berstatus sebagai tersangka namun dirinya pun sampai dengan saat ini belum ditahan KPK.

Sebelumnya KPK juga telah melakukan pencegahan pelarangan bepergian keluar negeri bagi Mekeng selama 6 bulan kedepan, terhitung Selasa, 10 September 2019.

KPK juga telah cegah dua orang, untuk berpergian keluar negeri terkait kasus ini . Dua orang tersebut adalah Samin Tan selaku pihak Swasta dan tersangka dalam kasus ini serta Nenie Afwani selaku pihak swasta.

Mereka dilarang berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung 5 September 2019.

Dalam kasus ini KPK menduga Samin Tan memberikan suap senilai Rp 5 M kepada anggota DPR RI Komisi VII Eni M saragih untuk pengurusan Parjanjian Karya pengusahaan pertambangan Batubara (PKP2B).

Pada bulan Oktober 2017, Kementerian ESDM melakukan terminasi atas PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara) PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup). Sebelumnya diduga PT BLEM yang dimiliki tersangka Sumin Tan telah mengakuisisi PT. AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Sumintan diduga meminta bantuan sejumIah pihak, termasuk Eni M Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni M Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementrian ESDM, termasuk menggunakan forum RDP dengan Kementerian ESDM, dimana posisi Eni adalah sebagai Anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin tan untuk keperluan pilkada suaminya di Kabupaten Temanggung.

KPK Menduga pada bulan Juni 2018 telah terjadi pemberian uang daei tersangka Samin Tan melalui stafnya dan tenaga ahli Eni M Saragih di DPR sebanyak 2 kali dengan total Rp5 milyar, yaitu pada tanggal 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 Milyar dan 22 Juni 2018 sebanyak Rp 1 Milyar.

Atas dugaan tersebut, Samin Tan disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00