• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Dorong Gerakan Transaksi Non Tunai, KPPN Singaraja Evaluasi Program Kartu Kredit Pemerintah

10 September
19:48 2019
0 Votes (0)

KBRN, Singaraja: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sinagraja berupaya terus mendorong seluruh satuan kerja (satker) mitra KPPN menggunakan uang persediaan (UP) dalam bentuk kartu kredit pemerintah (KKP). Penggunaan kartu kredit merupakan salah satu wujud penerapan penggunaan gerakan non tunai dalam pengelolaan APBN.

Selain meningkatkan akuntabilitas pelelolaan keuangan, KKP juga diharapkan mempermudah bendahara dalam melakukan pembayaran atas beban belanja. Penerapan KKP tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/2018 sehingga sifatnya wajib.

Meski penggunaannya diklaim efektif, namun masih terjadi kendala dalam implementasi dilapangan seperti terbatasnya jumlah mesin Elektronik Data Capture (EDC) di wilayah kerja KPPN Singaraja yang meliputi Kabupaten Buleleng dan Jembrana, termasuk pengenaan biaya yang dibebankan kepada Satuan Kerja. Hal itu disampaikan Ketua KPPN Singaraja, Jordan dalam Pertemuan Trilateral dalam rangka evaluasi terhadap Implementasi Kartu Kredit Pemerintah yang berlangsung di Aula KPPN Singaraja, Selasa (10/9/2019).

“Sejauh ini masih ada beberapa hambatan termasuk juga penerbitan Kartu Kredit Pemerintah pada Bank Himbara Pusat yang memakan waktu, untuk itu kami mempertemukan semuanya disini sebagai upaya mediasi masalah-masalah dilapangan agar ada solusi yang kita dapat pecahan,” ungkap Jordan.

Penggunaan KKP ini adalah sebagai dasar KPPN menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM, selain menekan angka biaya ekonomi tinggi, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas baik ke perpajakan maupun kepada penyedia barang dan jasa.

“Dari 71 mitra Satker KPPN Singaraja hanya ada 38 yang menggunakan KKP mengingat volume Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) alokasi anggaran satu tahunnya dibwah Rp. 200 juta. Kedepan 2020 dengan channeling-nya makin evisien kita harap semua bisa menggunakan KKP,”imbuhnya.

Pertemuan Trilateral dalam rangka evaluasi terhadap Implementasi KKP dihadiri Mitra KPPN Singaraja, Penyedia Barang dan Jasa termasuk Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang diwakili pimpinan masing-masing bank diantaranya Ida Bagus Alit (BNI), Darwis Muhammad (BRI), Luh Putu Yuni Hartini (Bank Mandiri) serta Putu Ardika (Bank BTN).

Himbara melalui perwakilan Bank masing-masing bank menjelaskan solusi terhadap penyediaan sarana pendukung KKP. Seperti yang diutarakan Luh Putu Yuni Hartini Pimpinan Cabang Bank Mandiri yang hadir yang mensuport program KKP yang baru bergulir di Singaraja sejak bulan Juli kemarin.

“Bank Indonesia saat ini menggalakkan gerakan non tunai sehingga kami sebagai salah satu bank BUMN sangat mensuport KKP baik itu mulai dari penerbitan Kartu Kredit sampai dengan pengadaan EDC. Gerakan non tunai juga bisa memberikan catatan yang jelas, tidak ada dana menguap karna setiap transaksi akan tercatat melalui mutasi transaksi, tentunya dapat menangkal terjadinya korupsi,” paparnya.

“Himbara siap memenuhi keinginan dari pihak penyedia barang dan jasa. Hal apa yang bisa ditoleransikan dan hal apa yang bisa membuat mereka untuk memenuhi keinginan pemerintah. Program KKP pemerintah yang patut kita sukseskan tidak hanya dari BRI saja tentu dari bank lainnya yang bernaung di Himbara,” imbuh Darwis Muhamad Pimpinan Cabang Mandiri Singaraja.

Guna mendukung Inovasi penggunaan KKP, pemerintah melalui Kementrian Keuangan Republik Indonesia saat ini juga tengah merancang program market place yang mewadahi para penyedia barang dan jasa sehingga memudahkan satuan kerja dalam mengakses berbagai kebutuhan.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00