• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Penetapan AKD DPRD Pandeglang Berlarut, APBD Perubahan Jadi Tumbal

10 September
19:25 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pandeglang hingga kini belum juga disahkan sejak dilantik pada 26 Agustus 2019 lalu. Padahal penetapan AKD sangat dibutuhkan untuk mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2019. Akibatnya, penetapan APBD Perubahan terancam disahkan tanpa Peraturan Daerah (Perda).

Ketua DPRD Pandeglang sementara, Tubagus Udi Zuhdi bahkan tidak bisa memastikan kapan AKD akan ditetapkan. Soalnya sampai saat ini, masih ada dua partai politik yang belum menyerahkan rekomendasi susunan fraksinya.

Yang saya ketahui itu parpol yang belum menyerahkan rekom itu partai Golkar dan Demokrat. Tapi untuk informasi lebih lanjut silahkan konfirmasi ke Sekwan ya, karena apakah hari ini atau kemarin sudah masuk atau belum,"katanya saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (10/9/2019).

Padahal dia mengklaim, sudah menyurati kedua parpol agar segera menyerahkan susunan fraksi ke Sekretariat Dewan.

"Kami kan sudah melayangkan surat terdahap dua parpol yang sampai saat ini belum memberikan rekomendasi ke sekertariatan dewan. Saya rasa langkah kami sudah tepat dengan menyurati, karena kami juga tidak bisa melakukan langkah lebih jauh," terangnya.

Legislator pendatang baru dari Partai Gerindra itu membantah bila pembentukan AKD berangsur alot. Hanya dengan kondisi saat ini, dia mengaku tidak bisa berbuat banyak meski upaya jemput bola sudah dilakukan.

"Kalau berkaitan AKD, alhamdulillah lancar. Kami sudah rapim (rapat pimpinan) dengan fraksi-fraksi. AKD tidak alot. Kami akan tunggu sampai besok, nanti jawabannya seperti apa," terangnya.

Senada dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Pandeglang, Entis Sutisna. Dia menambahkan tidak bisa berbuat banyak lantaran hal itu menjadi hak prerogratif masing-masing parpol. Padahal Entis mengaku sudah berupaya agar AKD DPRD segera dibentuk sejak beberapa hari lalu.

"Kita mempunyai beberapa agenda yang harus segera dilaksanakan diantaranya pembahasan serta persetujuan Rencana Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (RKUAP) dan pembahasan Rencana Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (RPPASP) tahun anggaran 2019," urainya.

Jika kondisi ini terus berlarut, dipastikan pengesahan dan persetujuan APBD Perubahan akan molor. Sementara eksekutif dan legislatif punya target pengesahan APBD Perubahan sudah disetujui pada 30 September 2019 mendatang.

"Kan nanti kalau umpanya pembahasan APBD Perubahan tidak bisa dilaksanakan nantinya yang akan dirugikan semuanya baik masyarakat, ekseutif maupun legislatif," tutup mantan Kepala Dinas Sosial itu.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Pandeglang, Irna Narulita akan membentuk Peraturan Bupati (Perbup) sebagai solusi atas lambatnya penetapan AKD dan struktur pimpinan dewan.

Karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, batas akhir APBD Perubahan adalah tiga bulan sebelum tahun anggaran selanjutnya. Artinya, eksekutif dan legislatif harus memutuskan APBD Perubahan pada akhir September.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00