• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Tak Ingin Pengalaman Pahit Terulang, KPU Gandeng Puskesmas Dalam Pilkada 2020

10 September
18:51 2019
0 Votes (0)

KBRN, Situbondo : Tidak ingin pengalaman pahit terulang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, akan melibatkan Puskesmas di seluruh Kabupaten Situbondo, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seluruh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Pemeriksaan dilakukan, karena beban pekerjaan yang terlalu padat dan berat, yang mengakibatkan dua orang petugas KPPS di Situbondo meninggal dunia diduga kelelahan saat Pemilu serentak pada April 2019. 

"Kami bekerjasama dengan puskesmas setempat agar KPPS saat akan melaksanakan tugasnya menyertakan surat keterangan sehat dari puskesmas setempat," kata Ketua KPU Situbondo, Marwoto kepada RRI, Selasa (10/9/2019).

Sedangkan untuk mengimbangi antara pekerjaan dan honor yang diterima petugas Pemilu, KPU RI berencana untuk menaikkan honor petugas ad hoc, mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga KPPS. 

"Saat ini KPU RI sedang mengajukan kenaikan honor petugas ad hoc, dua kali lipat dari sebelumnya. Bagi KPPS yang honornya Rp500 ribu, dinaikkan menjadi Rp1 juta," ujarnya. 

Marwoto mengaku, untuk mengantisipasi dikabulkannya pengajuan kenaikan honor tersebut, KPU membuat rencana A dan B yang diajukan kepada pemerintah daerah setempat. 

Plan A merupakan rencana anggaran belanja Pilkada 2020 sesuai dengan rencana kesepakatan KPU Provinsi Jawa Timur, senilai Rp35,9 Miliar. Sedangkan plan B merupakan rencana kenaikan honor ad hoc senilai Rp52,1 Miliar. 

"Jadi ketika plan B disetujui, kita gak usah sibuk buat rencana pengajuan anggaran Pilkada lagi," ujarnya.

Sesuai dengan nota pembuatan dana hibah antara KPU dan pemerintah daerah setempat, tanggal 1 Oktober 2019, pihaknya bersama pemerintah daerah harus menandatangani kesepakatan bersama terkait dana yang akan dikucurkan pemda, pada Pilkada 2020.

"Saat ini perangkat DPRD belum lengkap. Maka belum ada pembahasan dengan badan anggaran. Semoga saja, kesepakatan bersama bisa ditandatangani sesuai tahapan, yaitu pada 1 Oktober mendatang," tandasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00