• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Abraham Samad: Presiden Sebaiknya Minta DPR RI Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

10 September
16:18 2019
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta : Mantan Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, sebaiknya presiden minta DPR menghentikan pembahasan revisi Undang Undang KPK karena memang tidak ada urgensi merevisi UU KPK.

Mantan Ketua KPK Abraham Samad menegaskan sebaiknya presiden minta DPR agar menghentikan revisi UU KPK karena memang tidak ada urgensi melakukan revisi UU anti korupsi tersebut.

Sebaliknya, Samad khawatir, UU KPK yang masih relevan untuk mengupayakan pemberantasan korupsi, dan  jika direvisi justru akan berakibat berhentinya upaya pemberantasan korupsi.

Disela berbicara pada diskusi panel sebagai bagian dari Festival Konstitusi dan Antikorupsi 2019 di kampus UGM Selasa siang (10/9), Abraham Samad  menilai, dari revisi yang ia pelajari, justru terdapat upaya pelemahan KPK daripada penguatan KPK.

“Presiden semestinya minta DPR menghentikan pembahasan revisi ini karena menurut hemat kami, setelah mempelajari dan mencermati isi revisi sama sekali tidak mencerminkan penguatan KPK tetapi justru melemahkan unsur-unsur KPK. Dalam konteks Undang Undang KPK sampai saat ini saya melihat masih sangat relevan dan masih ideal untuk menjangkau kerja-kerja KPK kedepan dalam memberantas korupsi,” tegas Abraham Samad di kampus Fakultas Hukum UGM, Selasa (10/9/2019).

Sebagai mantan ketua KPK, Abraham Samad juga menyampaikan beragam pengalamannya menghadapi tantangan berupa upaya-upaya pelemahan terhadap KPK.

Terkait posisi KPK yang menurut rancangan perubahan atau versi revisi akan diletakkan dibawah eksekutif atau pemerintah, Sama menilai itu bertentangan dengan semangat dari UNCAC, konvensi anti korupsi PBB yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Sebab konvensi PBB ini justru menuntut komisi anti korupsi sebagai lembaga yang independen.

“Seluruh lembaga-lembaga anti korupsi,  IACC Hong Kong, CPIB Singapura, MACC Malaysia itu semua sifatnya indepeden. Dan, kalau kita merujuk pada UNCAC yang Indonesia sudah meratifikasi itu sebenarnya menghendaki setiap negara berdiri sebuah lembaga anti korupsi yang independen, tidak sebagai bagian dari kekuasaan/pemerintah. Itu semangat dari UNCAC,” tambah Abraham Samad.

Universitas Gajah Mada bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi dan KPK serta  MPR RI sedang menyelenggarakan Festival Konstitusi dan Antikorupsi selama dua hari, Selasa hingga Rabu.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00