• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

Revisi UU KPK Jangan Lemahkan KPK

9 September
18:11 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98), Willy Prakarsa memberi penilaian terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, sejak berdiri lima belas tahun lalu, lembaga anti rasuah dinilai telah gagal dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi.

"OTT berkali-kali ini bukti KPK telah gagal karena korupsi masih ada. KPK gagal total melakukan pencegahan. Padahal fungsi pencegahan itu harus diutamakan," tegas Willy disela-sela dialog terbuka Revisi UU KPK di Cikini, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Lebih lanjut, Willy pun sependapat jika UU KPK harus direvisi lantaran tidak ada Dewan Pengawas sehingga kerjanya sembrono, dan semakin kebablasan. Instrumen Pengawasan, kata dia, penting untuk menyelamatkan uang negara yang hasil kerja dan biaya operasional tak sebanding.

"KPK bisa diibaratkan “besar pasak daripada tiang”. Dalam arti, pengeluaran KPK jauh lebih tinggi daripada pemasukannya. OTT terus duit rakyat diobral kemana-mana," sindirnya.

Jadi, kata dia, untuk apa menyelamatkan uang negara dengan biaya operasional yang sangat tinggi? bukankah itu justru merugikan negara jika seperti itu. 

"Menyidik hanya 100 juta namun negara mengeluarkan 1 M. UU KPK sudah layak direvisi, UU KPK bukan kitab suci, jadi sah bisa direvisi. UUD 45 saja bisa diamandemen, UU KPK kenapa tidak," tambahnya.

Lebih jauh, Willy menyarankan agar dana KPK yang didapat dari duit rakyat itu bisa dialokasikan untuk hal positif kembali untuk kepentingan rakyat daripada korupsi masih saja terus terjadi. Maka itu, UU KPK harus disempurnakan. 

"Uang negara dikembalikan sangat kecil dibanding dengan anggaran untuk KPK. Besar pasak daripada tiang. Penting juga soal sinergitas antar lembaga penegak hukum," pungkasnya. 

Senada dengan Willy   Pengamat intelegen Stanislaus Riyanto setuju dengan adanya revisi  UU  KPK namun Revisi UU KPK harus dapat mbawa perubahan terhadap KPK  jangan membuat KPK semakin lemah.

"Saya setuju Revisi UU KPK tetapi Revisi jangan sampai melemahkan KPK dalam melakukan Pemberantasan Korupsi," jelasnya. 

Dikatakannya salah satu yang akan membuat KPK jauh lebih baik dengan membentuk Dewan Pengawas KPK.

"lembaga apapun yang ada di Indonesia pasti ada sebuah organ yang melakukan fungsi Pengawasan dan sangat penting dilakukan Pengawasan agar KPK tidak menjadi lembaga yang superbody tanpa ada yang mengawasi ' Katanya 

Sementara itu Pengamat Hukun Petrus salestinus  menyatakan kewenangan KPK tercecer dalam UU lainnya sehingga fungsi KPK dalam melakukan pemberantasan Korupsi  tidak maksimal.

"Kewenangan KPK dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi  harus di sempurnakan dengan melakukan Revisi UU KPK  diantaranya dengan memasukan kewenangan KPK yang terdapat dalam UU lain," tuturnya. 

Petrus juga mengungkapkan  KPK tidak harus berada diantara dua lembaga  yaitu eksekutf dan Yudikatif.

"Selama ini KPK terlihat lemah  dalam pemberantasan korupsi karena berada dibawah eksekutif  dan Yudikatif," tutupnya.

Sedangkan  politisi muda Partai Golkar, Erlangga Putra Pratama menyatakan sangat perlu melakukan Revisi UU KPK  khususnya yang berkaitan dengan kekuasan Pemerintah terhadap KPK.

"KPK harus Independent tidak dipengaruhi oleh kekuasaan jangan sampai sebuah pemerintahan berkuasa KPK selalu berpihak dan terpengaruh terhadap rezim penguasa dan ini sangat berbahaya dalam pemberantasan Kolurusi," paparnya

Erlangga yang juga Ketua AMPG  Jakarta Timur berharap KPK bergerak lebih giat lagi dalam melakukan pemberantasan korupsi  tidak hanya  sebatas pada kasus kasus korupsi yang kecil.

"Selama ini KPK hanya melakukan OTT yang nilainya ratusan juta ke bawah padahal berdasarkan UU KPK Seharusnya KPK menangani kasus Korupsi yang nilainya diatas 1 Milyard rupiah supaya  uang yang dapat diselamatkan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya operasional KPK," tutupnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00