• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sorotan Kampus

Civitas Akademika UII Yogyakarta Tolak Revisi UU KPK

9 September
17:16 2019
0 Votes (0)

KBRN, Yogyakarta: Civitas akademika Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta Senin siang (9/9/19) menyampaikan pernyataan sikap menolak revisi Undang Undang KPK, dibacakan oleh rektor UII Fathul Wahid.

Universitas Islam Indonesia, UII Yogyakarta, melalui Pusat Studi Hukum dan Pusat Studi Kejahatan Ekonomi, telah melakukan kajian terhadap sejumlah ketentuan dalam RUU revisi Undang Undang KPK.

Berdasarkan kajian tersebut, Civitas Akademika UII Yogyakarta Senin siang (9/9/2019) melalui rektor Fathul Wahid PhD, menyatakan sikap menolak revisi Undang Undang KPK yang diindikasikan sebagai upaya melemahkan KPK.

“ Menolak revisi Undang Undang KPK inisiatif DPR. Mendesak DPR untuk membatalkan rencana melakukan revisi Undang Undang KPK karena dari aspek formil maupun materiilnya terlihat ada upaya pelemahan institusi KPK. DPR pada masa akhir jabatannya semestinya fokus untuk menyelesaikan agenda prolegnas 2019 yang sudah disepakati”, tegas Rektor UII Fathl Wahid, PhD didepaan wartawan di kampus UII Taman Siswa, Senin (9/9).

Selain itu, civitas akademika UII Yogyakarta juga mendesak presiden untuk menghentikan pembahasan revisi UU KPK dengan tidak mengirimkan Surat Presiden ke DPR, sebagai bentuk komitmen presiden mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Civitas akademika UII juga mengimbau seluruh masyarakat Indonesia termasuk akademisi maupun kelompok masyarakat sipil untuk mengawal pelaksanaan tugas pemerintah dan DPR terutama memastikan dibatalkannya rencana revisi atas UU KPK.

“ Mendesak presiden Joko Widodo untuk tidak mengirimkan Surat residen (Supres) kepada DPR sehingga pembahasan tidak bisa dilaksanakan. Kami menuntut presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menguatkan KPK dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme”, tambah Rektor Fathul Wahid.

Kajian yang telah dilakukan oleh pihak UII Yogyakarta diantaranya menyoroti revisi yang menempatkan KPK sebagai bagian dari kekuatan eksekutif sehingga tidak lagi independen. Pembentukan Dewan Pengawas KPK dikhawatirkan akan menganggu independensi KPK serta terkait kewenangan penyadapan yang harus seijin Dewan Pengawas dinilai akan menghambat  kinerja KPK.

Jika tuntutan civitas akademika UII tersebut diabaikan, maka mereka akan melakukan upaya konstitusional lainnya termasuk mengajukan Judicial review. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00