• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Penetapan APBD Perubahan Pandeglang Tersandera AKD, Bupati Irna Usulkan Bentuk Perbup

9 September
15:29 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Agenda penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Pandeglang tahun 2019 terancam batal digelar. Pasalnya hingga kini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Pandeglang sebagai syarat pembentukan Peraturan Daerah (Perda) belum juga terbentuk. 

Padahal sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, batas akhir APBD-P adalah tiga bulan sebelum tahun anggaran selanjutnya. Artinya, eksekutif dan legislatif harus memutuskan APBD-P pada akhir September.

Bupati Pandeglang, Irna Narulita menuturkan, lambatnya penetapan AKD dan struktur pimpinan dewan, membuat pembahasan APBD-P tersandera. Hal itu memaksa pemerintah daerah untuk mencari solusi agar penetapan APBD-P tidak melewati batas waktu yang ditentukan. 

"Kita belum menetapkan KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) karena kemarin alot. Tetapi saya sudah koordinasi juga secara konstruktif kepada pimpinan partai politik yang menduduki pimpinan DPRD supaya segera menetapkan susunan fraksinya. Lalu AKD juga belum terbentuk. Kan ada tahapan yang tersandera, nih," ujarnya usai Rapat Koordinasi dengan pejabat tinggi pratama Pemkab Pandeglang, di Oproom Setda Pandeglang, Senin (9/9/2019).

Irna menjelaskan, solusi yang memungkinkan ialah dengan membentuk Peraturan Bupati (Perbup). Bahkan dia menegaskan sudah meminta jajarannya untuk mempelajari kemungkinan hal tersebut dilakukan supaya tidak menyalahi aturan. 

"Kami berharap cari solusi. Sampai dengan minggu ini belum juga selesai, cari peraturan yang lebih tinggi dan aman yang memang bisa kita lakukan melalui Perbup, kalau sampai minggu ini masih deadlock (buntu)," terangnya.

Akan tetapi, Bupati Irna masih berharap unsur legislatif bisa bersinergi dengan eksekutif dalam perumusan APBD-P. Mengingat banyak program kerja yang harus dituntaskan. Apalagi dalam waktu dekat, Pemkab dan DPRD juga harus membahas APBD Tahun Anggaran 2020.

"Kami sih berharap punya sinergitas yang sama, komitmen yang sama. Apakah masih tahap penyesuaian? Tetapi kan harus ada batas waktu. Kita tidak bisa bermain dengan waktu. Apalagi banyak agenda prioritas yang harus dilaksanakan," beber ibu tiga anak itu.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Pery Hasanudin menambahkan, proses penetapan APBD-P harus melewati beberapa tahap. Sebelum menjadi APBD-P Tahun Anggaran 2019, keduanya harus menyapakati lebih dulu Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Rencana Plafon Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA-RPPASP), 

"Di-OPD itu kan dalam perubahan, ada penambahan atau pergeseran, dan ada yang tidak tertarik. Jadi kita sampaikan dulu kebijakan umumnya. Bagaimana kita melakukan kebijakan umum kalau belum ada kesepakatan dengan legislatif sebagai legal formalnya. Nanti akan ditindaklanjut dengan RKA," ungkap Sekda.

Padahal Pery menerangkan, dalam APBD-P ada agenda penting yang harus dilaksanakan berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang sudah harus dimulai bulan Oktober. Melihat mandeknya penetapan AKD di badan legislatif, maka konsekuensi yang harus ditempuh yakni dengan membuat Perbup.

"Konsekuensinya kalau tidak bisa di Perda-kan, maka APBD-P akan ditembuh dengan jalan lain dengan Perbup. Tetapi kami tetap meyakini Perda ini akan selesai, karena kami percaya ini untuk kepentingan publik bukan kepentingan pereorangan, inshaallah bisa selesai di legislatif," tandas Pery.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00