• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Berharap Menkumham Pelajari Sungguh-Sungguh Draf RUU KPK Inisiatif DPR

9 September
15:06 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tak ada politisasi terkait rencana pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU).

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menghimbau semua pihak agar jangan mengaku atau mengklaim seolah-ilah Presiden sudah menyetujui terkait revisi UU KPK tersebut.

Febri mengatakan kepada wartawan di Jakarta bahwa KPK tetap menghormati perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassonna Hamonangan Laoly. 

Pernyataan Febri tersebut menanggapi pernyatan Presiden yang hari ini meminta kepada Menkumham untuk mempelajari draf RUU KPK yang merupakan inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

“Kami berharap perintah tersebut bisa dijalankan sebaik-baiknya, jangan sampai ada kesimpulan-kesimpulan yang prematur apalagi ada klaim dan tuduhan dari sejumlah politisi seolah-olah Presiden sudah menyetujui RUU KPK inisiatif DPR tersebut,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (9/9/2019).

Febri menjelaskan tanggapan pemerintah terkait belum adanya surat presiden ke DPR untuk melakukan pembahasan revisi. Menurut Febri, draf revisi tersebut memiliki beberapa permasalahan atau persoalan.

"Tadi sudah ditegaskan belum ada surat presiden ke DPR untuk membahas lebih lanjut RUU tersebut. Apalagi, kita tahu RUU yang beredar itu memiliki sejumlah persoalan mendasar” kata Febri kepada wartawan di Jakarta.

KPK berharap agar pemerintah menjadikan pernyataan dan permintaan berbagai elemen masyarakat untuk menolak revisi UU KPK menjadi pertimbangan sikap pemerintah. Menurutnya, penolakan itu muncul karena adanya kekhawatiran revisi UU KPK malah memperlemah KPK.

Febri menjelaskan, pernyataan dan permintaan dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari puluhan guru besar, ribuan dosen di berbagai universitas, pemuka agama hingga masyarakat sipil juga perlu menjadi pertimbangan. Penolakan publik atas revisi UU KPK tersebut tentu bukan tanpa alasan.

“Dari yang kita baca bersama, jika revisi terjadi yang mengandung poin-poin seperti yang dibahas akhir-akhir ini, maka bukan tidak mungkin KPK akan lumpuh dan kemudian mati,” pungkas Febri Diansyah. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00