• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Perpanjang Pencegahan Ke Luar Negeri Pada Pelaku Suap 5 Milyar

9 September
14:14 2019
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan akan memperpanjang masa pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap sejumlah tersangka dalam kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) suap.

Ada dua orang yang dicekal tersebut, masing-masing adalah Samin Tan seorang pengusaha dan Nenie Afwani. Pencekalan atau pencegahan itu dikakukan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi setelah sebelummya menerima surat dari KPK

Sementara itu kasus suap ini juga terurut melibatkan Eni Maulani Saragih (EMS) yang kini telah berstatus sebagai terpidana. Eni diketahui merupakan mantan Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Fraksi Partai Golkar. 

“KPK kembali memperpanjang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang bernama Samin Tan dan Nenie Afwani” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Senin (9/9/2019).

Febri menjelaskan Samin Tan dan Nenie dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 5 September 2019 hingga 5 Maret 2019. Ini merupakan perpanjangan kedua setelah yang bersangkutan sebelumnya  pernah dicegah 6 bulan lalu.

Sebelumnya penyidik KPK telah menetapkan Samin Tan sebagai tersangka karena yang bersangkutan diduga memberi suap senilai Rp 5 miliar kepada Eni Saragih. KPK menduga suap itu diduga diberikan agar Eni bersedia membantu anak perusahaan Samin, yaitu PT AKT (Asmin Koalindo Tuhup) yang sedang bermasalah.

Permasalahan itu terkait perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

PKP2B PT AKT itu sebelumnya dihentikan oleh Kementerian ESDM.Penghentian itu dilakukan lewat Surat Keputusan Menteri ESDM karena PT AKT dianggap telah melakukan pelanggaran kontrak berat.

PT. AKT sempat menggugat surat keputusan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. PT AKT menang hingga surat keputusan itu dibatalkan dan dicabut lewat putusan majelis hakim PTUN.

Kementerian ESDM kemudian mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dan menang hingga surat keputusan itu berlaku lagi.

PT AKT kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), namun kalah sehingga putusan PT TUN tetap berlaku dan Surat Keputusan Menteri ESDM tentang penghentian PKP2B itu tetap berlaku sampai sekarang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00