• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

FPAK Sebut UU KPK Sudah Usang, Perlu Disegarkan

8 September
12:01 2019
1 Votes (5)

KBRN, Bandung: Revisi Undang-Undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah disetujui oleh semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menuai pro kontra di berbagai elemen, dari mulai elite politik, lembaga KPK nya itu sendiri, dan juga masyarakat.

RUU KPK tersebut, ada yang menolak dan ada juga yang mendukung revisi undang-undang lembaga anti rasuah itu. Misalnya, penolakan itu langsung dikatakan Ketua KPK Agus Rahardjo, yang menilai bahwa KPK saat ini belum membutuhkan revisi UU untuk menjalankan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seperti di Kota Bandung, masyarakat yang tergabung dalam Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK), mendukung revisi UU KPK yang telah disahkan oleh semua fraksi di DPR.

Bentuk dukungan tersebut, dilakukan dengan cara menggelar aksi damai di Car Free Day Jalan Dago Kota Bandung, Minggu (8/8/2019).

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan " Revisi UU KPK, Cegah Makelar Kasus, Stop Interpensi Pansel KPK", mereka menyuarakan dukungannya apa yang telah dilakukan oleh DPR dengan mensahkan RUU KPK tersebut.  Selain membawa poster, FPAK juga menggelar kesenian rakyat dan mendapat sambutan positif masyarakat yang berada di CFD Dago.

Koordinator Aksi Anjar Tata Januar mengatakan, bahwa pihaknya akan mendukung revisi tersebut, karena kata dia UU KPK saat ini sudah usang, sehingga perlunya revisi untuk menyegarkan kembali.

"Semua undang-undang kalau sudah terlalu lama harus dievaluasi, ada beberapa pasal yang dikritisi, seperti peraturan penyadapan dan penyidikan," kata Anjar di sela-sela aksi.

Revisi itu juga kata Anjar, justru akan membuat masyarakat percaya dan bangga dengan KPK. KPK itu komisi yang diandalkan masyarakat sehingga masyarakat mengharapkan KPK benar-benar efektif.

"Jangan sampai tindakannya kelihatan liar tanpa norma. Makin diperbaiki normanya sehingga baik di mata masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, Anjar menjelaskan bahwa pasal-pasal yang diubah di dalam  revisi UU KPK itu, merupakan permintaan banyak pihak, salah satunya pasal pengawasan.

"Kita tidak ingin penyidik KPK-nya liar, dan bekerjanya insubordinasi. Karena KPK menganggap dirinya independen dan tak ada yang mengawasi menjadi liar. KPK harus diawasi, dan KPK juga bukan lembaga yang sempurna," tegasnya.

Sehingga, dengan kewenangannya yang besar itu, maka KPK wajib diawasi. Pihaknya bersama FPAK mengapresiasi DPR yang sudah memahami aspirasi rakyat sehingga mendukung  revisi UU KPK tersebut.

"Ingat, KPK bukan LSM. KPK bukanlah kumpulan malaikat, makanya perlu diawasi karena menyangkut manusia dan prosesnya. Bahaya kalau KPK kebal hukum, dan merasa tidak pernah salah, tidak boleh mengeluarkan SP3. Pasal SP3 juga harus dimasukkan, agar KPK tidak memaksakan kehendaknya jika penyidiknya keliru. Penyidik juga manusia," katanya.

Atas dasar tersebut, FPAK dan seluruh elemen masyarakat, menuntut beberapa point dalam aksi damai yang digelar hari ini.

"Yang pertama, kita mendukung Revisi UU KPK RI. Meminta kepada Polri, Kejaksaan dan KPK RI untuk bersatu dalam memberantas korupsi. Mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk menyerukan dukungannya terhadap Revisi RUU KPK Rl demi terwujudnya KPK RI yang handal dan transfaran," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00