• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Selama Pemilu Serentak 2019, Bawaslu Rembang Tangani Enam Pelanggaran

28 August
06:07 2019
0 Votes (0)

KBRN, Rembang : Selama Pemilu serentak 2019 kemarin, pihaknya telah melakukan penanganan berbagai jenis pelanggaran. Pelanggaran itu dalam bentuk temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu. 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Rembang , Totok Suparyanto dalam siaran pers di kantor Bawaslu Rembang, Selasa (27/8/2019).

Totok Suparyanto menyebutkan pelanggaran terjadi di tahapan kampanye dengan jenis pelanggaran administrasi ada dua orang terlapor kepada dua orang dengan kasus yang berbeda dan semuanya telah diberikan teguran oleh Bawaslu.

Dan jenis pelanggaran peraturan perundang- undangan, terlapor adalah seorang PNS , diduga melakukan pelanggaran kedisiplinan dan telah diberikan sanksi hukuman disiplin sedang oleh Pemkab.

Sedangkan di tahapan penghitungan suara jenis pelanggaran kode etik Ketua KPU Rembang M.Ika Iqbal Fahmi dan Anggota KPU Zaenal Abidin menjadi terlapor.

"Nama mereka dilaporkan ada di jajaran pengurus DPD PAN Rembang, namun setelah kami lakukan klarifikasi dan kami minta keterangan semua pihak , ternyata nama yang bersangkutan dicomot tanpa sepengetahuan yang bersangkutan," ungkapnya.

Selanjutnya laporan dugaan pelanggaran Pemilu saat kampanye jenis pelanggaran ada satu kasus, namun pelanggaran tidak terbukti sehingga penanganan dihentikan. Sama halnya dengan pelanggaran administrasi saat penghitungan suara, namun tidak memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Selain itu pihaknya juga melakukan pembubaran kampanye 15 kali karena tidak ber STTP. Pembubaran dilakukan di Kecamatan Sulang, Sumber, Pancur, dan Rembang kota yang mana dilakukan oleh Partai Politik maupun Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden.

"Yang memprihatinkan kami menertibkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye sebanyak 5.701 buah. Itu dalam bentuk baliho, spanduk, poster dan lainnya," imbuhnya.

Totok juga tidak menampik jika sampai hari ini masih sulit menindak pelanggaran politik uang. Penindakaannya cukup sulit dilakukan penelusuran. Karena berdasarkan Undang-undang Pemilu yang menjadi subyek hanya peserta, tim, dan pelaksana kampanye yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum saja.

“Bicara politik uang sampai hari ini masih ada, cuman persoalannya apakah mudah menemukan ?Kemarin kami menemukan politik sifatnya hanya melempar gambar. Dan kami telusuri dengan pihak kepolisian, tidak bisa kami telusuri. Karena aturannya juga melemahkan kami. Karena memang di 280 ayat 1 huruf J bahwa yang dapat dijerat sebagai subyek hukum adalah pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan tim kampanye, dimana mereka harus terdaftar di KPU,” kata Totok.

Lain dari pada itu, meski tahapan Pemilu sudah rampung pihak Bawaslu mengaku sudah memberikan catatan, baik kinerja penyelenggaraan Pemilu, maupun kinerja pengawasan sebagai upaya menuju Pemilihan Umum yang bersih.


  • Tentang Penulis

    mifta

    <p>kntributor wilayah rembang, </p><p>HP:081910776279</p>

  • Tentang Editor

    Nugroho

    rri.co.id

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00