• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pemilu 2019

Bawaslu Desak MK Segera Kabulkan Judicial Review UU Pilkada

26 August
19:37 2019
0 Votes (0)

KBRN, Tanjungpinang : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 berpotensi mengurangi kewenangan Bawaslu. Sebab, dalam pilkada serentak itu merujuk UU 10/2016 Tentang Pilkada.

Ketua Badan dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga, Zamroni kepada RRI mengatakan, Pihaknya berharap Undang-Undang Pilkada bisa direvisi sesegera mungkin. Sebab, menurutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di dalamnya ada beberapa kekurangan yang merugikan sebagai lembaga pengawas Pemilu.

“Kita mendesak undang-undang tersebut segera dilakukan revisi, kalau tidak ada revisi Bawaslu tidak ada kewenangan di situ,” kata Zamroni.

Dijelaskan, melakukan judicial review UU no 10 th 2016 tentang pemilihan gubernur,bupati dan walikota ke Mahkamah konstistusi sangatlah tepat karena waktu yang sudah sangat mendesak. Dikarenakan  Dalam pasal 1 angka 17 masih menyebutkan bahwa penyelenggara pilkada adalah panwaslu kabupaten/kota yang masih bersifat ad hock atau sementara, padahal sekarang itu sudah tidak ada lagi yang  ada sekarang Bawaslu yang bersifat permanen.

“Kalau tidak ada perubahan nomenklatur dari panwaslu ke bawaslu, maka akan ada kendala pada pilkada 2020 mendatang,” katanya.

Selain itu juga ada perbedaan kewenangan administrasi. Dalam UU 10/2016 kewenangan menurutnya hanya sebatas rekomendasi. Terlebih, lanjut Zamroni, proses pembuatan rekomendasi dilakukan secara tertutup, dimulai dengan klarifikasi, melakukan kajian, hingga keluar rekomendasi.

“Berbeda dengan UU Nomor 7/2017 kewenangan Bawaslu di dalam penanganan administratif dilakukan melalui proses yang terbuka, adjudikasi serta outputnya adalah produk putusan,” imbuhnya.

Zamroni juga mengatakan, beberapa daerah sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah konstistusi. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil dari putusan Makamah Konstitusi.

“Kita berharap hasil putusan itu keluar sebelum melakukan penandatangan NPHD,” ujarnya.

Badan dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lingga sebelumnya sudah  mengajukan anggaran untuk Pilkada Bupati Lingga 2020 ke Pemkab Lingga seebsar 11 milyar rupiah. Anggaran tersebut diperkirakan untuk semua tahapan pengawasan, mulai dari pendataan daftar pemilih sampai dengan pengawasan sengketa pilkada

Dana penyelenggaraan Pilkada 2020 merupakan dana hibah yang nantinya akan di tuangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

  • Tentang Penulis

    RISFAN BADRIAN

    Bahagia bukan milik dia yg hebat dalam segalanya, namun dia yg mampu temukan hal sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur.

  • Tentang Editor

    Heri Firmansyah

    Redaktur RRI-Online

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00