• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Budaya dan Wisata

KSP: Legalitas Pengelolaan TWA Tangguban Parahu Perlu Dievaluasi

25 August
12:19 2019
1 Votes (5)

KBRN, Subang : Terkait permintaan Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan dan Pemkab Subang agar Kantor Staf Presiden (KSP)  memfasilitasi Surat Keputusan Bersama (KSB) tiga Menteri pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) Tangkuban Parahu oleh Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jawa Barat, KSP menyatakan siap menjadi fasilitator. 

Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi Politik Ariani Djalal menyebutkan, apa yang menjadi tuntutan LAK Galuh Pakuan dan Pemkab Subang itu merupakan hal yang sangat wajar. Karena dari legalitas pengelolaan TWA tangkuban Parahu itu oleh PT Graha Rani Putera Persada (GRPP) patut dievaluasi.

"Sebenarnya mengenai persoalan yang diusulkan LAK Galuh Pakuan dan Bupati Subang itu, sebagai upaya tanggungjawab Lembaga Adat dan Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, yang menjadi hak Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jabar. Dan itu yang perlu serta harus diperjuangkan, untuk kesejahteraan masyarakat di dua kabupaten khususnya, umumnya masyarakat Jawa Barat," ujar Ariani kepada wartawan di Subang, Minggu (25/8/2019).

Jika melihat persoalan legalitas pengelolaan TWA Tangkuban Parahu oleh PT. GRPP itu kata Ariani, sebenarnya bisa diselesaikan dengan duduk bersama. Namun apa yang terjadi selama ini, dan  mencuat kepermukaan bahwa PT GRPP sudah tidak mengindahkan azas keadilan bagi masyarakat, Pemkab Subang, Bandung Barat dan Pemprov Jabar, yang sebenarnya memiliki hak atas TWA tangkuban parahu tersebut.

"Berdasarkan keluh kesah warga yang terlibat langsung di TWA tangkuban parahu selama ini, serta penjelasan dari Kepala Resort TWA dan Cagar Alam (CA) Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat Pak Suryatman, PT GRPP tidak mengindahkan lagi kaidah-kaidah yang berlaku, dan kearaifan lokal yang ada. Kami beranggapan legalitas pengelolaan TWA tangkuban parahu oleh PT GRPP itu perlu dikaji ulang, dan kami juga perlu mengundang pihak GRPP, untuk mendengarkan klarifikasinya," ucapnya.

Ariani juga menilai positif, apa yang sudah dilakukan LAK Galuh Pakuan dan Bupati Subang, yang sudah melakukan kordinasi lintas kementerian, artinya ada inisiatif atau terobosan-terobosan, yang tidak hanya persoalan SKB tiga Menteri itu. Tetapi juga lintas sektoral kementerian pun perlu di lakukan oleh LAK Galuh Pakuan dan Pemkab Subang.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00