• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pendekatan Antropologis dan Kultural Dapat Akhiri Konflik Papua

24 August
13:35 2019
2 Votes (3)

KBRN, Jakarta : Konflik di Papua dan Papua Barat dinilai membutuhkan penanganan khusus yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua dan Papua Barat.

Dalam  diskusi Perspektif Indonesia Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua di Jakarta, Peneliti Populi Center, Afrimadona menyebut pendekatan yang harus dilakukan oleh Pemerintah dengan mengedepankan pendekatan antropologis untuk memahami perilaku dan kebiasaan masyarakat Papua dalam menyelesaikan permasalahan.

Afrimadona juga menyebut penanganan konflik rasisme ini harus dengan pendekatan kultural yang memahami budaya masyarakat Papua dan Papua Barat dalam bermasyarakat. Oleh karenanya, Pemerintah perlu melakukan pendekatan antropologi dan kultural kepada kepala suku, serta menyelesaikan kasus hukum insiden pelecehan bendera pada Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya.

"Pendekatan antropologis dan kultural itu yang perlu kita jalankan, contoh perang adat bukan kekerasan, itu solusi masalah bagi masyarakat Papua, kita melihat perang antar suku sebagai kekerasan, itu yang harus kita masukan dalam design solusi penanganan perdamaian di Papua," ungkap Afrimadona kepada wartawan di Gado Gado Boplo, Cikini, Jakarta, pada Sabtu (24/8/2019).

Anggota DPD Terpilih Asal Papua, Yorrys Th. Raweyai menyatakan Pemerintah harus segera merespon sejumlah tuntutan yang diminta oleh masyarakat Papua dan Papua Barat. Tuntutan tersebut diantaranya agar Presiden Joko Widodo segera mengunjungi Papua untuk berdiskusi langsung dengan masyarakat di bumi cendrawasih tersebut. Selain itu, penanganan kasus insiden di Surabaya harus secara transparan dan independen melibatkan berbagai pihak.

"Ada tujuh tuntutan, diantaranya Presiden harus datang, usut tuntas kasus ini kalau gak mereka akan melakukan aksi yang sama, di Surabaya harus diselesaikan secara hukum, ini akumulasi yang berkepanjangan, ini trigger, kenapa terjadi secara massive dan merata, ini tugas Pemerintah," kata Yorrys Th. Raweyai.

Komisioner Kompolnas, Bekto Suprapto menyebut pasukan TNI dan Polri harus tetap disiagakan meskipun kondisi di Papua dan Papua Barat sudah mulai kondusif. Bekto Suprapto yang juga Mantan Kapolda Papua periode 2011 2012 menyatakan kondisi Papua berbeda dengan wilayah lain, dimana konflik mudah dipicu oleh informasi yang bersifat provokatif. Untuk itu perlu ada langkah pencegahan dengan terus menyiagakan personil keamanan.

"Ada dua masyarakat Papua, loh saya sudah tenang, kenapa pasukan perlu ditambah, tapi kalau pendekatan dari TNI dan Polri apapun namanya harus dicegah, apa mau seperti ini kerusuhan kantor DPRD dibakar, nunggu yang lain lagi, baru ditambah pasukan, ini tidak," papar Bekto Suprapto.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Papua dan Papua Barat, untuk memastikan penyelesaian konflik di bumi cendrawasih tersebut dilakukan secara tuntas yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Papua.(QQ)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00