• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Peneliti: Penambahan Kuota Pimpinan MPR Tidak Urgen!

23 August
00:43 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Penambahan kuota pimpinan MPR RI menjadi 10 kursi dinilai tidak urgen atau mendesak. Sebab wacana itu hanya untuk mengakomodir partai-partai yang berada di luar koalisi pemerintah.

Peneliti Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Gurnardi Ridwan mengatakan, penambahan kursi pimpinan tidak urgen karena fungsi MPR tidak lagi seperti yang dulu. Dimana sebagai lembaga tertinggi negara, MPR ketika itu punya fungsi yang sangat besar. Yakni bisa menetapkan undang-undang, GBHN, melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden dan sebagainya.

"Kalau sekarang kan cenderung hanya melantik saja dan juga memberhentikan presiden dan wakil presiden," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Kamis (22/8/2019).

Maka dari itu, menurut dia, wacana penambahan kursi pimpinan MPR RI hanyalah upaya untuk mengakomodir partai-partai yang selama ini berada di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Tujuannya adalah agar Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) ikut bergabung dengan koalisi pemerintah melalui parlemen.

"Hanya mementingkan hasrat politik karena kalau kita lihat lebih mendorong agar mengakomodasi partai-partai yang diluar KIK untuk bergabung dengan pemeritahan lewat MPR," sesalnya.

Di satu sisi, imbuhnya, penambahan kursi pimpinan MPR butuh anggaran yang terbilang banyak. Padahal, negara saat ini butuh uang yang sangat banyak untuk mewujudkan program-programnya.

"Pak Presiden dan kabinet sedang melakukan janji-janji politik yang salah satunya kita tahu sendiri banyak juga mendorong bagaimana peningkatan sumber daya manusia dan juga infrastruktur, dan juga isu pemindahan Ibukota. Dari sisi ekonomi makro juga bagaimana kondisi perdagangan, kondisi ekonomi saat ini juga masih melihat perang dagang di internasional," jelasnya.

Maka dari itu, dimintanya agar para politisi di Senayan dan pemerintah untuk bersikap bijak dalam menanggapi wacana kontroversial tersebut.

"Saya pikir Indonesia juga harus lebih bijak dalam melakukan belanja ataupun pengeluarannya. Jangan dipakai untuk kebutuhan yang sebenarnya tidak urgen," pungkasnya. (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00