• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pengamat Intelijen: Pemblokiran Internet untuk Dukung Proses Perdamaian di Papua

22 August
19:42 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kebijakan pemerintah untuk memblokir akses internet di Papua dinilai sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengamat Intelijen, Ngasiman Djoyonegoro menilai pemblokiran akses internet tersebut sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Papua.

“Pemblokiran internet sebagai bentuk pencegahan kapitalisasi konflik berbasis SARA,” kata Ngasiman melalui siaran pers, Kamis (22/8/2019) malam. 

Menurut dia, upaya pemerintah meredam gejolak yang terjadi di Papua tidak akan efektif jika para pihak yang tidak bertanggung jawab terus menyebarkan hoax dan berita bohong disana. Oleh karena itu, lanjut dia penanganan konflik tersebut membutuhkan prasyarat situasi yang kondusif sehingga pencegahan beredarnya konten negatif mutlak diperlukan. 

“Papua merupakan daerah yang sedang giat membangun. Terutama pada era Presiden Joko Widodo. Perlu situasi yang tenang dan kondusif untuk membangun Papua,” papar Ngasiman.

“Upaya proses divestasi saham freeport 51 persen yang tengah diupayakan oleh pemerintah terancam terganggu karena gejolak di Papua. Padahal divestasi ini penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan negara,” tambahnya.

Menurut Ngasiman, kebutuhan situasi kondusif salah satunya dengan cara pemblokiran akses internet tersebut. Meskipun sejumlah pihak menilai pemblokiran ini mengganggu, misalnya kegiatan ekonomi mandek, tapi pencegahan eskalasi dan keberlanjutan konflik harus ditangani demi kepentingan bersama.

“Pemblokiran tidak untuk selamanya. Ada batas waktu yang ditetapkan. Selain itu saluran komunikasi melalui sms dan telpon masih bisa digunakan, sehingga masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan,” ujar Ngasiman.

Ngasiman menegaskan demi kepentingan publik yang lebih besar, pemblokiran lebih masuk akal untuk dipilih. Ia percaya saat ini sejumlah pihak, pemimpin politik, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat di Papua sedang bekerja keras untuk mewujudkan perdamaian disana.

“Bahwa hak asasi manusia tidak bersifat mutlak, dalam situasi tertentu dapat dibatasi karena ada kepentingan publik yang lebih besar,” tandasnya.

Rekomendasi Berita
tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00