• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Penyerapan Anggaran PIPPK, Tidak Seharusnya Langgar Aturan

22 August
17:14 2019
0 Votes (0)

KBRN, Bandung: Anggota Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung Asep Sudrajat, mengkritik penebangan pohon dan alih fungsi lahan, pembangunan Posyandu di RW 02 Kel. Rancanumpang Kec. Gedebage Kota Bandung. Asep Sudrajat yang akrab disapa Mang Upep ini tidak mempersoalkan pembangunan Posyandu, namun lokasi dan penebangan pohon yang dilakukan tidak seusai aturan yang berlaku dan perundang-undangan.

Ia menyebut, penebangan pohon tanpa ijin serta alih fungsi lahan ruang terbuka hijau, jelas melanggar Perda dan perundang-undangan. Apalagi pembangunan tanpa melalui prosedur yang berlaku, meski untuk kepentingan masyarakat.

"Penebangan pohon sama dengan kejahatan lingkungan karena telah merampas hak kehidupan layak masyarakat. Tapi kan tidak harus mengorbankan pohon yang sudah tumbuh besar. Pemerintah bisa membangun ditempat lain yang lebih strategis. Jangan memaksakan,"tegasnya di ruang Fraksi NasDem DPRD Kota Bandung Kamis, (22/8/2019).

Dikatakannya juga, menilai penebangan pohon di ruang terbuka hijau/taman RW yang dimotori aparat Kelurahan Rancanumpang tersebut merupakan kebijakan tidak konsisten karena keluar dari semangat  upaya pencapaian Ruang Terbuka Hijau 30 persen Pemerintah Kota Bandung.

Pada kesempatan yang sama,  anggota Fraksi NasDem lainnya Dudi Himawan menilai pemerintah kewilayahan dàn pihak ketiga tidak belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya. Kejahatan lingkungan yang dilakukan, seperti yang dituduhkannya, bukan kali pertama terjadi.

"Dalam waktu dekat Fraksi NasDem  akan melaporkan kejahatan lingkungan yang dilakukan, karena telah melanggar Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Tata Ruang," ancam anggota Komisi A periode 2014 - 2019 ini.

Disinggung mengenai rencana pembangunan Posyandu yang didanai Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) sebagai langkah penyerapan anggaran dalam mengurai masalah kesehatan di kewilayahan, Dudi tidak menampik dukungan terkait ide pemerintah tersebut.

Peraturan mengenai larangan menebang pohon tanpa izin ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 tentang  Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).

Dengan demikian, terang Dudi, terkait mekanisme besaran denda yang dibebankan harus melihat jumlah dan besarnya pohon.

"Saya belum tahu ya sanksi seperti apa. Tapi,  saya mendukung peraturan itu. Karena, dengan begitu kita bisa menjaga lahan hijau di Kota Bandung," pungkas Dudi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00