• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

DPR : Revisi UU Terkait Kesejahteraan Buruh Belum Masuk Prolegnas

21 August
15:02 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menegaskan, revisi Undang-undang 13 tahun 2003 terkait kesejahteraan buruh tak akan mungkin dilakukan pada masa jabatan anggota DPR RI periode 2014-2019. 

Pasalnya menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, masa jabatan anggota DPR RI saat ini sudah hampir habis. Dinilainya yang paling mungkin revisi dilakukan oleh DPR RI periode 2019-2024.

"Pekerjaan undang-undang yang disampaikan itu saya kira tidak mungkin dilakukan pada masa jabatan kali ini. Kemungkinan kalaupun ada tindaklanjuti dari usulan itu nanti akan dibicarakan pada periode yang akan datang," katanya saat berbincang dengan Radio Republik Indonesia, Rabu (21/8/2019).

Bukan hanya itu, ditekankanya lagi, perubahan undang-undang itu tak akan mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini karena pada dasarnya, revisi undang-undang itu sama sekali belum masuk program legislasi nasional (Prolegnas). Sementara di satu sisi merubah Prolegnas bukan semudah membalikkan telapak tangan.

"Perlu juga dipahami bahwa untuk merubah sesuatu UU dalam Prolegnas tidak bisa hanya dilakukan oleh DPR sediri secara sepihak, tapi juga harus disepakati secara bersama-sama dengan pemeritah. Dari kesepakatan antara DPR dengan pemerintah," pungkasnya.

Perlu diketahui, sejak pagi tadi, ribuan buruh dari berbagai kelompok menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar revisi Undang-undang 13 tahun 2003 terkait kesejahteraan buruh tidak dilakukan. Mereka pun mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika revisi itu masih dilanjutkan. (Foto: Ant/ ilustrasi)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00