• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pakai Dana Desa, Ratusan Kades di Pandeglang Akan Bimtek ke Bali

21 August
10:56 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pandeglang : Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Pandeglang akan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) prioritas penggunaan Dana Desa serta perencanaan bisnis dan manajemen BumDes. 

Tidak main-main, agenda Bimtek itu rencananya digelar di Pulau Dewata Bali tepatnya di Fashion Hotel Legian dan The One Legian serta diselipkan agenda mengunjungi BumDes Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Informasi rencana Bimtek itu diketahui saat surat undangan untuk Kades beredar luas. Surat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan dan Potensi Kemandirian Desa (LPPKD) yang berpusat di Bekasi, Jawa Barat. Dalam surat yang dikeluarkan tanggal 12 Juni 2019 itu, kegiatan Bimtek akan digelar dari tanggal 2-5 September 2019.

Meski tidak mencantumkan biaya yang dipungut, namun kabar yang beredar penyelenggara mewajibkan Kades yang mencapai 326 desa, membayar uang sebesar Rp10 juta untuk anggaran perjalanan.

Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang, Ibnu Hajar membenarkan bahwa biaya untuk ikut serta Bimtek itu sebesar Rp10 juta. Namun ia menerangkan jika kegiatan tersebut tidak bersifat wajib.

"Iya benar. Enggak wajib yang mau ikut saja. Itupun yang menganggarkan dalam APBDes peningkatan kapasitas aparatur desa yang di dalamnya ada study banding dan Bimtek," kata Ibnu saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (21/8/2019).

Namun Ibnu meminta agar hal itu tidak dibesar-besarkan. Soalnya, ia membandingkan antara kegiatan yang bakal digelar nanti dengan studi banding yang dilakukan oleh para anggota dewan. Menurutnya, kegiatan itu hanya setahun sekali diadakan dan hanya dikenakan biaya Rp10 juta. Berbeda dengan agenda para wakil rakyat.

"Ini yang saya heran Kepala Desa cuma setahun sekali mengadakan study banding dan Bimtek dengan anggaran Rp10 juta setahun pada ribut, sedangkan anggota dewan setahun puluhan kali dengan anggaran ratusan juta pada diam saja," ketus Ibnu.

Ibnu menyebutkan kalau anggaran yang bakal digunakan oleh para Kades bersumber dari Dana Desa, tapi ia memastikan jika anggaran yang bakal digunakan sudah tertuang dalam APBDes.

"Yang pasti kita juga ga akan berani memakai uang negara kalau ga masuk dalam APBDes, kalau dewan mungkin APBD," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat membenarkan rencana tersebut.

Dia menerangkan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa tentang prioritas anggaran dana desa tahun 2019 daftarnya cukup banyak dan memungkinkan Kades untuk mengikuti Bimtek ke luar daerah.

"Pertanyaannya apakah boleh perangkat atau kepala desa mengikuti Bimtek dengan biaya sendiri boleh, sehingga sangat memungkinkan untuk dilakukan. Umpamanya mereka (Kades) ada kegiatan di Bali dengan lembaga tertentu ya diperbolehkan sebetulnya," kata Taufik.

Taufik menerangkan, dalam urusan ini DPMPD menyerahkan sepenuhnya pada Kades. Karena ia beranggapan bahwa anggaran dana desa sepenuhnya dikelola Kades sehingga DPMPD tidak memiliki kewenangan.

Ia juga berkilah kalau kepanitiaan atau penyelenggara bukan dari DPMPD, sedangkan untuk pemilihan lokasi di Bali menurutnya kemungkinan besar berasal dari keinginan para Kades.

"Kami dari DPMPD enggak mengkoordinir, kami enggak ikutan. Kalaupun saya diminta hanya untuk membuka saja. Kami enggak tahu kenapa di Bali," terangnya.

"Ya karena mungkin ada lembaga yang mengajak terus umpamanya Kadesnya mau ya silahkan, kalau Kadesnya tidak mau kami tidak bisa mengajak dan membatasi mereka, karena otonomi nya mereka kaitan dengan belanja," tutupnya.

  • Tentang Penulis

    Dendy Fachreinsyah

    Reporter di Stasiun Produksi RRI Banten. Penganut seni berdistorsi.

  • Tentang Editor

    Syarif Hasan Salampessy

    Redaktur Puspem LPP RRI

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00