• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Tuntut Keadilan, Ahli Waris Desak Pemkab Jember Bubarkan Koperasi Ketajek dan Cabut HGU PDP

19 August
14:48 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jember : Puluhan ahli waris Tanah Ketajek, Desa Pakis, Kecamataan Panti, Jember yang tergabung dalam Wadah Perkumpulan Perjuangan Petani Tanah Ketajek (PPPTK) mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera membubarkan kepengurusan Koperasi Tani Ketajek Makmur serta Pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) atas tanah Ketajek.

Kepengurusan koperasi yang dibentuk pada tahun 2013 lalu diharapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah bagi para ahli waris memperoleh haknya dalam pengelolaan dan pelepasan tanah Ketajek, namun fakta sebenarnya  para ahli waris justru tidak masuk sebagai keanggotaan koperasi.

Ironisnya, dari keterangan ratusan ahli waris tanah ketajek, keanggotaan koperasi lebih banyak dari orang luar yang secara data riwayat tidak masuk sebagai ahli waris dari tanah ketajek. 

"Keberadaan koperasi tersebut merupakan bentuk kebodohan kepada masyarakat Ketajek, khususnya para ahli waris, kami memohon kepada Bupati Jember dr Faida untuk mengembalikan penguasaan lahan Ketajek kepada ahli warisnya," ujar seorang ahli waris Tanah Ketajek, Lutfiah Ahmad Bazed kepada RRI, Senin (19/8/2019). 

Menurut Lutfi, Sengketa lahan di kampung perkebunan Ketajek yang hingga saat ini statusnya masih terkatung-katung tanpa ada kepastiaan upaya penyelsaiaan,  telah menyebabkan sedikitnya 803 kepala keluarga (KK) yang merupakan ahli waris di lahan tersebut tidak dapat menggarap lahannya. Lahan mereka justru digarap oleh pihak lain yang bukan merupakan ahli waris.

"fakta dilapangan yang terjadi banyak lahan ahli waris telah dijual secara sepihak oleh pihak koperasi kepada orang luar. Dan ahli waris tidak mendapat keuntungan sepeserpun dari lahannya sendiri," tandasnya. 

Seperti diketahui, Koperasi tani Ketajek Makmur yang dibentuk pada 2013 di masa pemerintahan Bupati Jember MZA Djalal bertujuan untuk menjadi jembatan komunikasi antara warga yang menjadi ahli waris lahan Ketajek dengan pihak PDP Jember dalam menyelesaikan konflik.

Hal senada juga diungkapkan tokoh masyarakat yang juga ahli waris Tanah Ketajek, Pak Yanti. Dalam penyelsaiaan sengketa Tanah Ketajek, pihaknya bersama ratusan ahli waris pernah menyampaikan secara langsung persoalan tersebut kepada Bupati Jember. Termasuk agar Bupati Faida segera mencabut HGU dari PDP yang masa belakunya hingga 2024 mendatang guna memberikan rasa keadilan bagi Rakyat Ketajek. 

"pada Juli 2019 kemarin saya telah bertemu Bupati Jember. Dan memohon agar Koperasi Ketajek Makmur dibubarkan dan HGU dicabut. Tapi belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang," pintanya.

Sengketa lahan Ketajek, Kecamatan Panti, Jember antara ahli waris dengan Koperasi Ketajek Makmur dan PDP Jember telah berlangsung bertahun-tahun. Sampai saat ini, konflik agraria tersebut belum menemui titik terang. Kini, lahan sengketa tersebut dalam pengawasan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember. 

"Terkait aspirasi dari para ahli waris yang menghendaki pembubaran koperasi memang sempat menjadi pembahasan bersama dari Forkopimda dan memang sampai saat ini masih belum ada hasil yang maksimal," kata Kasiintel Kejari Jember, Agus Budiarto melalui pesan pendek saat dikonfirmasi terkait persoalan itu. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00