• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Industri Tolak Wacana Penggabungan Volume Produksi Rokok

16 August
22:08 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Dunia industri menolak wacana penggabungan produksi rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM), sebagaimana yang katanya diatur dalam kebijakan cukai nanti.

Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Surabaya, Sulami Bahar menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan wacana penggabungan volume produksi rokok SKM dan SPM.

“Kami sangat tidak setuju dengan penggabungan volume produksi SKM dan SPM maupun simplifikasi, karena sangat memberatkan industri, terutama industri kecil,” tegasnya saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Perlu diketahui, penggabungan volume produksi SKM dan SPM merupakan bagian dari wacana penyederhanaan cukai hasil tembakau, kebijakan seperti itu dinilai akan menciptakan persaingan tidak sehat diantara industri tembakau.

Sulami menambahkan, sejauh ini industri golongan menengah dan kecil volume produksinya masih rendah. Makanya, penggabungan SKM dan SPM akan memaksa mereka naik ke golongan yang lebih tinggi, sehingga tarif cukai dan Harga Jual Eceran (HJE) menjadi ikut melonjak.

“Dalam konteks persaingan usaha, dampak tersebut akan melemahkan pemain di industri kecil dan menengah, namun menguntungkan industri besar yang sudah dominan di segmen SKM maupun SPM,” jelasnya.

Maka dari itu menurut dia, sebaiknya pemerintah juga tidak menerapkan penyederhanaan cukai tembakau. Terlebih struktur tarif cukai tembakau saat ini, yang terdiri dari sepuluh golongan sudah mencerminkan kondisi IHT yang terdiri dari 437 pelaku industri dengan rentang variasi produksi sangat variatif dan luas. Sementara simplifikasi struktur tarif cukai akan menyebabkan terpukulnya pabrik golongan kecil dan menengah.

"Ujung-ujungnya akan berakibat pada hilangnya lapangan pekerjaan dan semakin maraknya rokok ilegal,” tandasnya.

Gapero pun memberikan beberapa saran kepada pemerintah untuk kebijakan cukai di tahun 2020. Pertama, Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang merupakan industri padat karya perlu di berikan insentif tambahan dalam bentuk perluasan batas jumlah produksi khususnya industri golongan II dan III; serta preferensi tarif cukai dan HJE untuk semua golongan. Kedua, kenaikan tarif dan HJE berdasarkan pada inflasi. Ketiga, pengendalian Harga Transaksi Pasar (HTP) dengan pembatasan minimum 85 persen dari Harga Jual Eceran (HJE) tetap dipertahankan oleh pemerintah.

“Merujuk hasil riset Nielsen, pada bulan April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7 persen. Pemerintah hendaknya bijak dalam menyikapi kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) saat ini,” tukasnya.

Terpisah, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM-SPSI), Sudarto mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam membuat regulasi. Sebab jika keliru, regulasi yang dikeluarkan pemerintah atas tembakau bisa saja berdampak pada keberlangsungan perusahaan hasil tembakau. Dikhawatirkannya itu bakalan berimbas pada pengurangan tenaga kerja.

"Jumlah industri hasil tembakau yang makin berkurang, tentu akan mempengaruhi tenaga kerja yang ada,” ujarnya.

Perlu diketahui, penolakan penggabungan volume juga pernah disampaikan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI). (Foto: Antara)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00