• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kumham

KPK Panggil Direktur Lippo Cikarang Saksi Suap Perizinan Meikarta

15 August
10:00 2019
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Direktur Lippo Cikarang, Jukian Salim sebagai saksi dalam kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Selain memanggil Jukian Salim hari ini penyidik KPK juga memanggil dua orang lainnya sebagai saksi dalam kasus ini yaitu Melda Peni Lestari selaku Sekretaris Direksi PT Lippo Cikarang TBK dan Sri Tuti Staf selaku Keuangan Lippo Cikarang.

Direncanakan keseluruhan saksi yang dipanggil hari ini akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekda Jabar Iwa Karniwa.

"Direncanakan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IWK (Iwa Karniwa)" kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (15/8/2019).

Sebelumnya dalam pengembangan kasus ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam kasus suap terkait dengan pembahasan substansi rancangan peraturan daerah tentang RDTR Kabupaten Bekasi tahun 2017.

Selain menetapkan Iwa, KPK juga menetapkan Mantan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangma dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Dalam kasus yang menjerat Sekda Jabar Iwa Karniwa (IWK), Awalnya pada tahun 2017 Neneng menerima sejumlah uang terkait dengan perigurusan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tala Ruarng (RDTR) Kabupaten Bekasi yang kemudian diberikan kepada beberapa pihak dengan tujuan agar memperlancar proses pembahasan proyek Meikarta.

Sekitar bulan April 2017, setelah masuk pengajuan Rancangan Perda RDTR, Neneng diajak oleh Sekretaris Dinas PUPR untuk bertemu pimpinan DPRD di Kantor DPRD Kab. Bekasi. Pada pertemuan tersebut Sekretaris Dinas PUPR menyampaikan permintaan uang dari Pimpinan DPRD terkait pengurusan tersebut.

Setelah Rancangan Perda RDTR Kabupaten Bekasi disetujui oleh DPRD Bekasi dan dikirim ke Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan pembahasan. Namun Raperda tidak segera dibahas oleh POKJA Badan Koordinasi Penataan ruang Daerah (BKPRD) sedangkan dokumen pendukung sudah diberikan. Didapatkan Informasi bahwa agar RDTR diproses, Neneng harus bertemu dengan tersangka IWK, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

KPK menduga Iwa Karniwa meminta uang senilai Rp.1 Milyar untuk penyelesaian proses RDTR Provinsi.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00