• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Realisasi Butir Butir MoU Helsinki Tanpa Perubahan Masih Menuai Kekecewaan Masyarakat Aceh

14 August
21:51 2019
0 Votes (0)

KBRN, Lhokseumawe :  Empat belas tahun sudah MoU helsinki berlalu, namun dalam pelaksanaan MoU helsinki masih belum membawa perubahan.

Sesuai butir-butir MoU Helsinki, Aceh memiliki hak tersendiri untuk menata Perekonomian, akan tetapi dalam Penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Aceh (APBA) merupakan sebuah hal yang dinilai masih menuai keluhan dan kekecewaan dikalangan masyarakat awam. 

Pandangan publik terhadap realisasi butir butir MoU Helsinki belum membawa perubahan sejak 14 tahun lalu  tersebut dikatakan Akademisi Unimal Prof Rasyidin merupakan sebuah keterlambatan Pemerintah  yang dinilai sangat memalukan jika didaerah kaya banyak penduduk dibawah garis kemiskinan.

Jika berkiblat Pada MoU Helsinky yang dijadikan sebagai Blue Print dalam Pembangunan, Mantan ketua tim perumusan (UUPA) Undang ungdang Pemerintah Aceh,  Prof Rasyidin, Mengingatkan Pemerintah Aceh Agar tidak larut dengan Janji disampaikan Pemerintah Pusat. Dalam Tanda Kutip Disebutkan, Pemerintah Aceh berkewajiban Untuk mengingatkan Pemerintah Pusat Sehingga Undang Undang No 11 Tahun 2006 berkaitan dengan, Hukum, Politik dan Ekonomi juga hal Lainnya dapat terealisasi Secara Baik.

”Kalau masyarakat awam di Aceh mengatakan bahwa MoU Helsinki Ini belum ada apa apanya, belum ada perubahan, sehingga wajar masyarakat kecewa, termasuk Bidang Ekonomi, Lapangan Pekerjaan Dsb, sementara Kemiskinan terus meingkat mencapai angka 800 ribu orang masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan, Semestinya Melalui Penerapan MoU Helsinki diharapkan dapat Menurunkan angka Kemsikinan, bukan bertambah naik,” cetus Prof Rasyidin.

Desakan Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat  terkait realisasi Butir Butir Mou Helsinki yang masih belum memberikan perubahan, juga disampaikan Ketua Forum Pemuda Aceh Utara Musfendi.

Menurutnya, sebagai blue print  baru dalam Pembangunan Aceh, ada sejumlah hal yang sudah teralisasi , seperti melahirkan partai lokal , Pemeberian kesetaraan Gender, namun demikian dikatakan ada pula hal hal yang masih menjadi tuntutan bagi Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat untuk segara merealisasikan butir butir MOU helsinki 

”Sebagai contoh berkaitan dengan Bendera dan Himne Aceh  serta tuntutan Pemberian hukuman kepada orang-orang  yang melakukan pelanggaran Ham pada masa lalu,” tutur Musfendi. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00